Bukti dan Saksi : Perempuan Papua Dan Aceh Bangkit Dan Lawan

Bukti dan Saksi : Perempuan Papua Dan Aceh Bangkit Dan Lawan

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN Papua untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for West Papua. By Koprs Wanita Angkatan Darat Tentara Revolusi West Papua (TRWP)

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN ACEH untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for ACEH (GAM). By Koprs Wanita Angkatan Darat GAM

Share this post :

More Sharing Services3

Walak Voice - Walak Elege Malang Raya Jawa Timur

AMP TOLAK PEMEKARAN, MENUNTUT MENENTUKAN NASIB SENDIRI " PAPUA MERDEKA"

Penyerahan Sikap Aliansi Mahasiswa Wilayah Jawa Barat Penolakan DOB di Papua. 4 Nov 2013 di MENDAGRI Jakarta. (foto: Geitogo)

Masa yang tergabung dalam AMP menolak Pemekaran di Seruruh Tanah Papua ( Foto:FB)

Masa yang tergabung dalam AMP menolak Pemekaran di Seruruh Tanah Papua ( Foto:majalahselangkah.com)

JAKARTA--  Dua surat protes penolakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah ada di menteri dalam negeri (MENDAGRI) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara – Jakarta .

Penolakan tidak saja datang dari masyarakat dan para mahasiswa se-tanah Papua tetapi protes besar – besar datang juga dari unsur pemerintahan daerah provinsi Papua. Unsur pemerintah yakni dari pemimpin nomor satu Papua “ Lukas Enembe S.IP, M.Hum ini terlebih dahulu protes di MENDAGRI untuk pembatalan penindaklanjutan pemekaran.

Pemasukan surat penolakan dari gubernur membenarkan oleh Indra Winarto pegawai director jendral penataan otonomi daerah, disela audiens bersama enam orang perwakilan aksi masa dilantai satu gedung pertemuan kantor menteri dalam negeri Jakarta.

Rahasia surat protes dari gubernur mengungkap setelah para audiens mengingatkan sikap politik pemimpin kami bapak gubernur Lukas Enembe dibeberapa waktu lalu menolak pemekaran DOB.

Dalam penjelasan dia, kenapa sekarang baru datang protes 50% sudah jadi dan tinggal 50% saja. Lho, bukannya bapak gubernur kan sama sekali tidak pernah memberikan surat rekomendasi pemekaran daerah otonom baru. Suara dia mewakili suara rakyat Papua. Kami kira tidak perlu pengesahan lagi.
Lanjut dia, ini yang kedua surat penyusulan penolakan. Surat protes kedua ini mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) wilayah Jawa Barat mencakub Kota Study Jakarta, Bogor, Depok,Tengerang, Bekasi dan Bandung.

Ada dua tuntutuan dari aliansi mahasiswa Papua (AMP) yakni, pertama, penolakan 100% 33 pemekaran kabupaten kota dan 3 Provinsi pemekaran baru di se-tanah Papua. Kedua, menuntut diberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri (self determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Pernyataan sikap pemerintah daerah Papua pun jelas yakni penetapan DOB tidak melalui mekanisme yang ada. Tanpa sepengetahuan pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat pun anggota DPR RI melaksanakan paripurna. Siapa yang memberikan rekomendasi kesemua pemekaran baik pemerintah Pusat maupun daerah Papua.

Permintaan penolakan dari pemerintah Papua ini tidak merealisasikan maka pihak Senayan DPR RI periode 2009-2014 merendahkan kepemimpinan orang Papua, membodohi serta membunuh kemampuan intelektualitas orang asli Papua. Hanya inisiatif dua anggota DPR RI asal Papua yang ada di Senayan membuat rakyat Papua menjadi keru dan menderita dalam politik pemekaran ini.

Dua anggota DPR ini mengagung- agungkan memanfaatkan isu kredibel bahwa pemekaran membawah kesejateraan bagi rakyat Papua. Kepada siapa kesejateraan itu ada ?.

Ex real: ekonomi lokal seperti: Pasar mama-mama Papua hanya ada janji- belaka. Secara politik: pemilihan kepala daerah di Papua menghadirkan konflik horizontal, pembunuhan bagi ra sosial budaya, hukum: orang – orang Papua yang mengejar keadilan di penjara sampai dibilang makar.

Investasi: tanah adat kami diambil secara paksa oleh kepentingan Jakarta, seperti kesepakatan APEC di Bali pada tahun ini menghadirkan dan Menyepakati Investor Cina dengan Indonesia pembukaan lahan baru di Papua.

 
Lain hal, menteri Pertanian Indonesia SUSWONO dengan perdana menteri Australia ABOTT menyepakati pengimpor sapi di Papua. Atas perizinan siapa ?.

Secara pendidikan: kurang lebih 44 tahun bersama Indonesia, berapa banyak profesor yang dikaderkan khusus orang Papua ?

Secara kesehatan : setiap hari rakyat Papua meninggal dunia, dari setiap rumah sakit yang ada di Papua. Apa penyebabnya kita tidak mengetahuinya.

Secara gizi : banyak keluarga kami juga meninggal dunia, seperti tambaraw 2012, yahukimo, food foisoning (bahan pangan impor mencampuri pestisida), drank foisoning ( minuman alkohol). Kesemua ini sudah menjaminkah pemerintahan yang sudah ada.

Maka tuntutan rakyat ini mengabaikan lalu mensahkan daerah otonom baru dari mendagri maka semuanya skenario pusat untuk memproteksi rakyat sipil, menuju pemusnahan orang asli Papua. Suatu saat kami sama seperti saudara kami Aborogin di Austalia maka tolak semuanya, kami rakyat Papua inginkan dan kebutuhan mendasar adalah Merdeka bebas dari penjajahan Indonesia dan kapitalisme asing. (UN/MG)

Rakyat Papua Kembali di Bodohi KNPB

Rakyat Papua Kembali di Bodohi KNPB

Masyarakat Papua telah kesekiankalinya diberikan iming-iming oleh segelintir orang seperti Benny Wenda di luar negeri atau Komite Nasional Papua Barat, biasa disebut KNPB yang selalu mengatakan bahwa Papua akan merdeka dalam waktu dekat, namun hingga saat ini jauh dari kenyataan, bahkan sangat merugikan yang menyita waktu dan tenaga masyarakat dan generasi muda dalam membangun Papua.

Jika beberapa waktu lalu dilakukan peresmian Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, London, maka giliran bulan depan, tepatnya tanggal 15 Agustus 2013 mendatang, akan diresmikan Kantor OPM di Negara Kerajaan Belanda. Padahal kita semua tahu bahwa Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning, mengatakan Pemerintah Inggris menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat. Negeri Ratu Elizabeth pun mengomentari kehadiran Dewan Kota Oxford tempat kantor perwakilan OPM. “Mengenai kehadiran anggota Dewan Kota Oxford dalam pembukaan perwakilan itu, Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan kota Oxford,” jelasnya.

Sementara terkait rencana pendirian kantor OPM di Belanda, Juru Bicara (Jubir) Komite Nasional Papua Barat(KNPB) Wim Rocky Medlama, pemerintah Belanda dan para diplomat yang berada di luar negeri atau di Negara yang pernah menjajah pemerintah Republik Indonesia (RI) ini, mereka telah mendorong pendirian kantor OPM tersebut. Namun ketika dikonfirmasi, Medlama tidak bisa menjelaskan secara detail, siapa yang mendukung pembukaan kantor tersebut, apakah Pemerintah Belanda atau hanya segelintir orang saja yang notabene juga hanya sebuah LSM tidak mewakili sebuah pemerintahan. Hal tersebut membuat pertanyaan bagi masyarakat Papua apa betul Belanda mendukung, atau hanya tipu-tipu saja, mengingat setiap agenda KNPB hanya merupakan agenda provokasi saja, tidak pernah terwujud dan selalu jauh dari kenyataan.

Selain itu Medlama mengakui, kunjungan Duta Besar Belanda ke Papua tetap menyatakan bahwa mendukung Papua tetap dalam NKRI, namun kembali Wim tidak kesatria dan memutarbalikan fakta bahwa itu merupakan trik politik yang sedang dimainkan oleh setiap negara. Padahal secara tersirat Pemerintah Belanda tidak setuju dengan Perjuangan Papua merdeka, meskipun ada rencana pembukaan kantor OPM di Beelanda.

Belanda walaupun melalui Dubes mengatakan demikian, namun Wim yakin bahwa Negara yang merupakan ayah dari rakyat West Papua itu akan tetap meresmikan kantor OPM di Negara itu. Tetapi anggapan Wim tersebut sebenarnya dapat terbantah dengan pernyataan mantan tokoh besar OPM yang telah sadar dan kembali ke NKRI Nicholas Jouwe bahwa awal perjuangan Papua Merdeka yang ia lakukan merupakan konsep dari Belanda yang seolah-olah akan mendirikan negara sendiri. “Belanda menyuruh saya untuk membuat bendera, lambang negara, lagu kebangsaan dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk persiapan berdirinya sebuah negara. Setelah semua itu saya siapkan ternyata tidak ada satu negarapun yang mendukung perjuangan saya, justru semua negara tetap menyatakan bahwa Irian Barat bagian dari wilayah Indonesia”. 

Beberapa tokoh masyarakat Papua juga telah memberikan warning, salah satunya Frans Rumbobiar yang mengatakan “hati-hati terhadap aksi tipu KNPB atau siapapun yang seolah-olah memperjuangkan rakyat Papua untuk merdeka, namun sebenarnya mereka mementingkan diri sendiri dan merugikan masyarakat Papua yang sedang semangat membangun Papua”.

Rakyat Papua Jangan Mudah Terprovokasi Kedatangan Kapal Freedom Frotila

Rakyat Papua Jangan Mudah Terprovokasi Kedatangan Kapal Freedom Frotila

Berita terkait akan datangnya Kapal Fredom Frotila dari Australia yang membawa misi kemanusian dan diawaki oleh Suku Aborigin serta para aktivis Papua dengan tujuan memberikan dukungan kepada rakyat Papua untuk merdeka telah meracuni sebagian masyarakat Papua.

Koordinator Gerakan Masyarakat Pribumi Papua (Gempa) Kabupaten Fakfak Apnel Hegemur belum lama ini saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Fakfak dalam pernyataan sikap tertulisnya menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ada kunjungan 5 menteri luar negeri ke tanah Papua, dalam rangka membicarakan hak dan kepentingan orang Papua.

Selain itu juga aksi tersebut meminta kepada seluruh masyarakat Papua untuk memberikan dukungan terhadap rencana kunjungan dan kedatangan Freedom Frotila west Papua di tanah air, khususnya tanah Papua guna menyampaikan hasil pembicaraan kondisi dan hak Papua di Amerika Serikat, kedatangan tersebut beberapa waktu lalu dan akan dijemput oleh warga Papua saat tibanya Freedom Frotila west Papua.

Pernyataan atau aspirasi tersebut disampaikan Apnel Hegemur beberapa waktu lalu di depan kantor DPRD mendapat kecaman dan dibantah oleh ketua KNPB Wilayah Fakfak Arnoldus Kocu. Menurut Kocu, dirinya mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh kelompok Gempa merupakan pernyataan isu dan sengaja memprovokasi masyarakat khususnya yang ada di Fakfak.

Saya himbau kepada seluruh rakyat bangsa west Papua khususnya di wilayah Fakfak agar jangan terprovokasi dengan isu tentang kedatangan kapal Freedom Frotila di Papua, tegas. Saat ini ada kelompok tertentu yang sengaja memainkan isu tersebut dan sengaja memprovokasikan masyarakat Papua dengan isu yang sedang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Menyikapi hal tersebut menghimbau kepada Pihak Kepolisian agar menangkap orang-orang yang memprovokasi masyarakat Papua dan mengganggu stabilitas keamanan Papua.

Akhirnya Arnoldus Kocu dengan tegas menghimbau kepaa seluruh masyarakat Papua juga Komite Nasional Papua Barat agar jangan terprovokasi dengan isu tersebut, dan harus terus berkoordinasi dan konsultasi terhadap semua warga Papua terdekat agar jangan terpancing isu dan iformasi bohong, Jelasnya.

KNPB Kembali Memberikan “Impian” Bagi Masyarakat Papua

KNPB Kembali Memberikan “Impian” Bagi Masyarakat Papua

Masyarakat Papua telah kesekiankalinya diberikan iming-iming oleh segelintir orang yang mengaku sebagai pejuang rakyat di luar negeri melalui International Parliamentarians for West Papua (IPWP) atau Komite Nasional Papua Barat, biasa disebut KNPB yang terus mengkapanyekan bahwa Papua akan merdeka dalam waktu dekat, namun hingga saat ini jauh dari kenyataan, bahkan sangat merugikan yang menyita waktu dan tenaga masyarakat dan generasi muda dalam membangun Papua. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh KNPB untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Aksi demo KNPB tanggal 16 Oktober 2013 di Sekitar Makam Teys H untuk memperingati HUT IPWP ke-5 yang sebelumnya telah dilakukan himbauan kepada masyarakat terkesan dipaksakan dan sengaja membuat situasi Papua tidak aman. Padahal sudah jelas, ijin untuk melaksanakan aksi tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, ini membuktikan bahwa KNPB selalu membuat resah masyarakat Papua. Dalam kegiatan tersebut, KNPB sebenarnya akan membacakan hasil pertemuan Ketua Umum IPWP, Andrew Smitt yang dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan beberapa Partai di Kerajaan Inggris dan sedang membahas permasalahan Papua saat ini, namum aksi KNPB urung dilaksanakan dikarenakan pihak Kepolisian membubarkan massa KNPB yang tidak mempunyai ijin.

Beberapa waktu lalu dilakukan peresmian Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, London dan di Belanda. Padahal kita semua tahu bahwa Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning, mengatakan Pemerintah Inggris menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan Negeri Ratu Elizabeth pun mengomentari kehadiran Dewan Kota Oxford tempat kantor perwakilan OPM. “Mengenai kehadiran anggota Dewan Kota Oxford dalam pembukaan perwakilan itu, Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan kota Oxford,” jelasnya. 

Hal tersebut membuat pertanyaan bagi masyarakat Papua apa betul Inggris dan Belanda mendukung Papua merdeka, atau hanya tipuan saja, mengingat setiap agenda KNPB hanya merupakan agenda provokasi saja, tidak pernah terwujud dan selalu jauh dari kenyataan. 

Sementara itu Juru Bicara KNPB, Wim Roky Medlama beberapa waktu yang lalu mengakui, kunjungan Duta Besar Belanda ke Papua tetap menyatakan bahwa mendukung Papua tetap dalam NKRI, namun kembali Wim tidak kesatria dan memutarbalikan fakta bahwa itu merupakan trik politik yang sedang dimainkan oleh setiap negara. Padahal secara tersirat Pemerintah Belanda tidak setuju dengan Perjuangan Papua merdeka, meskipun kantor OPM kabarnya telah dibuka di Belanda. 

Menanggapi beberapa pernyataan KNPB, mantan tokoh besar OPM yang telah sadar dan kembali ke NKRI, Nicholas Jouwe meengatakan bahwa awal perjuangan Papua Merdeka yang ia lakukan merupakan konsep dari Belanda yang seolah-olah akan mendirikan negara sendiri. “Belanda menyuruh saya untuk membuat bendera, lambang negara, lagu kebangsaan dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk persiapan berdirinya sebuah negara. Setelah semua itu saya siapkan ternyata tidak ada satu negarapun yang mendukung perjuangan saya, justru semua negara tetap menyatakan bahwa Irian Barat bagian dari wilayah Indonesia”. 

Beberapa tokoh masyarakat Papua juga telah memberikan warning, salah satunya Frans Rumbobiar yang mengatakan “hati-hati terhadap aksi tipu KNPB atau siapapun yang seolah-olah memperjuangkan rakyat Papua untuk merdeka, namun sebenarnya mereka mementingkan diri sendiri dan merugikan masyarakat Papua yang sedang semangat membangun Papua bahkan msyarakat Papua banyak mernjadi korban atas ulah KNPB tersebut”

Markus Haluk “Habis Ngamen… Jualan Buku”

Markus Haluk “Habis Ngamen… Jualan Buku”

Setelah Markus Haluk, Sekretaris Nasional Negara Republik Federasi Papua Barat (NFRPB), mengamen di jalanan dalam meminta sumbangan ke masyarakat Papua sebesar Rp. 5.000 s.d Rp. 50.000 per orang dengan alasan karena panitia merasa sangat kekurangan dalam hal finansial guna melancarkan dan meringankan kegiatan Hut ke – II Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua Barat 19 Oktober 2013, kembali berjualan buku, urainya Amote seorang tokoh KNPI Papua di Jayapura, yang merasa aneh terhadap cara berpikir kalangan muda Papua sekarang ini (3/11). 

Motivasi Markus Haluk sebagai pemuda yang energik untuk membangun Papua, dengan akal-bulusnya melakukan berbagai kebohongan untuk mencari-cari uang sudah perlu dipertanyakan. Sepertinya Markus Haluk sudah terkontaminasi alam pikiran Forkorus Yoboisembut, sebagai pimpinannya. Yoboisembet sebagai seorang guru, nekad meninggalkan profesinya hanya karena mimpi-mimpinya yang tidak rasional yang ingin menjadi Presiden Negara mimpi. Padahal seandainya Forkorus menekuni keguruannya, mungkin tidak terhitung lagi masyarakat Papua yang sudah menjadi sarjana. Ini malah berpolitik-khayal, yang membuktikan rasa tanggung-jawab yang tidak punya untuk membangun Papua, terangnya. 

Inilah yang merasuki alam pikiran Markus Haluk, yang ikut-ikutan berkhayal, dan sedihnya lagi dimafaatkan untuk cari uang. Kalau kita berpikiran jernih, pengabdian nyata untuk membangun Papua ada di depan mata, dimana hampir seluruh anak-anak di Papua masih kekurangan guru. “Seandainyapun seluruh mahasiswa Papua menjadi guru, tenaga guru di Papua masih tetap kekurangan begitupun tenaga kesehatan. Kaum muda Papua sebenarnya tidak banyak waktu berpolitik apalagi berkhayal yang tidak-tidak. Ribuan anak-anak Papua menunggu kepedulian kita untuk membangun Papua”, imbuhnya. 

Kembali saya mengajak masyarakat Papua dan secara khusus kaum muda agar merubah cara berpikir demi kemajuan Papua. “Janga berpikir aneh-aneh lah karena kita menjadi bahan tertawaan orang lain. Berpikir yang pasti-pastilah apalagi kalangan mahasiswa”, tegasnya. Dia menambahkan, kasihan masyarakat kita karena sedikit-banyak akan mempengaruhi alam pikiran masyarakat Papua, apalagi anak-anak kita karena kesalahan kita sendiri mengajari mereka dengan hal-hal yang tidak benar. 

Selama ini elit-elit politik Papua dan tidak terkecuali dari kalangan akademisi, masih sering mengajak masyarakat Papua berpikiran kebelakang. Ada yang menyalahkan para tua-tua, ada yang menyalahkan PBB-lah dan banyak lagi pemikiran-pemikiran lain, yang membawa masyarakat Papua mundur jauh ke belakang, padahal didepan mata sangat banyak membutuhkan kepedulian kita untuk membawa Papua agar sejajar dengan daerah lain,seperti bidang pendidikan dan kesehatan, terangnya. 

Kembali mengingatkan, alur pikiran Markus Haluk yang ngaku sebagai Sekretaris NRFPB dan kaum muda di KNPB, khususnya para mahasiswa Papua dimanapun berada, berpikir mundur dan berkhayal bukan jamannya lagi. Tetapi mari kita melakukan aksi nyata untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan Papua. Artinya yang mahasiswa betul-betul belajar yang baik sehingga ilmu yang diperolehnya bisa diaplikasikan di masyarakat, bukan malah menjadi politisi jalanan, apalagi mengajak-ajak masyarakat lainnya yang tidak tahu apa-apa tetang politik mimpi. Papua mandiri atau tidak, tujuan utama adalah masyarakat Papua dapat hidup aman dan sejahtera. Itu inti pokoknya. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, memperbaiki yang sudah ada lebih pasti daripada memulai dari nol, tambahnya dalam mengakhiri perbincangannya.

KNPB TIDAK PATUHI ATURAN HUKUM, RAKYAT PAPUA RESAH

KNPB TIDAK PATUHI ATURAN HUKUM, RAKYAT PAPUA RESAH

Setidaknya 16 aktivis Papua Merdeka yang tergabung dalam Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB ) digiring ke Markas Polres Jayapura Kota beberapa waktu lalu saat akan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Demokrasi Internasional karena belum mendapatkan ijin dari pihak kepolisian. Melihat kegiatan KNPB, selama tahun 2013 diwarnai dengan ketegangan dan berakhir pada tindakan anarkhis. Selain itu, setiap kegiatan KNPB yang dilakukan di lapangan dalam bentuk aksi dll tidak pernah mengantongi ijin dari pihak Kepolisian dan yang lebih mengherankan, setiap KNPB melakukan aksi, masyarakat Papua merasa resah dan terganggu aktivitasnya. 

Sperti pernyataa Wakil Korlap KNPB JayapuraToni Kobak yang mengungkapkan, bahwa dia bersama rekan-rekannya sesama aktivis Papua Merdeka ditangkap sejak pukul 07.00 WIT tepatnya di Taman Imbi Kota Jayapura ketika hendak menggelar unjuk rasa. 

“Tadi kami dihadang oleh beberapa anggota polisi, mereka katakan kalau kami tidak boleh berorasi. Padahal ini adalah hak demokrasi kami sebagai rakyat Indonesia kenapa harus dihalang-halangi?” tukas Toni dengan nada bertanya. Melihat pernyataan Toni Kobak salah satu Mahasiswa Yapis asal Abepura, Maria mengatakan, “mestinya sebagai aktivis dan mengklaim sebagai penyambung lidah rakyat, Toni harus sadar bahwa apa yang dilakukan pihak Kepolisian benar, karena mereka tidak punya ijin”. Selain itu jika ingin mengindari ijin mereka bilang “kami rakyat Indonesia”, namun jika berorasi mengatakan “kami bangsa Papua Barat”, jadi Toni mestinya sadar apa yang dilakukan itu salah, tegas Maria. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistio Pudjo ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui persis soal penahanan belasan aktivis Papua Merdeka itu. “Kalau penahanan di Polres, nanti saya cek ke Kapolres dulu. Tapi yang jelas aksi mereka hari ini tidak dizinkan oleh Kapolda,” jelasnya.

Rencana akan ada unjuk rasa besar-besarn ribuan aktivis Papua Merdeka yang akan dipusatkan di Taman Imbi Kota Jayapura, dengan masa dari wilayah Kabupaten Jayapura dan wilayah Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura telah membuat resah masyarakat Jayapura, pasalnya setiap kegiatan KNPB yang melibatkan masa dari kalangan muda cenderung berakhir anarkhis. Dengan kata lain, setiap kegiatan aksi yang dilakukan oleh KNPB akan selalu membuat Papua tidak kondusif. “saatnya generasi muda KNPB merubah sikap, lebih baik lagi menyuarakan aspirasi rakyat terkait pembangunan dan kesejahteraan atau mengawal implementasi Otsus, jangan hanya bisa membuat resah masyarakat Papua saja”, ungkap salah satu Tokoh masyarakat Papua di Tanah Hitam.

Walak Post : Pemekaran Kabupaten Walak di Papua

 MAU DAN TIDAK, WALAK HARUS MINTAH KABUPATEN BARU, BUKAN PERGESERAN KABUPATEN, TAPI MINTA OTONOM BARU!!!!

Pemekaran Kabupaten Walak

MENGAPA SELURUH INTELEKTUAL (CENDIKIAWAN) WALAK JADI SATU MINTAH PEMEKARAN/ MINTAH DAERAH OTONOM BARU PADA HAL SEBENARNYA TIDAK SETUJU ADANYA PEMEKARAN KABUPATEN TAPI MENGAPA ???
JAWABANNYA SBB:

1. TAHUN2 MENDATANG TERJADI PEMEKARAN BALIM CENTER, MAKA 4 DISTRIK SECARA TIDAK LANGSUNG AKAN TERGABUNG DENGAN KABUPATEN BALIM CENTER YAITU ANTARA LAIN: BOLAKME, TAGIME, JALENGGA DAN KORAGI.....

2. TERJADI PEMEKARAN OKIKA, MAKA 1 DISTRIK AKAN HILANG YAITU DISTRIK BUGI,KARENA KABUPATEN OKIKA BATAS WILAYAHNYA SAMPAI DI MANDA....

3. SEMENTARA 2 DISTRIK BERHASIL DICURI OLEH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH YAITU ILUGA DAN ERAGAYAM...

4. ORANG WALAK TIDAK BERTINDAK,MAKA SUKU WALAK AKAN DICABIK SANA-SINI SAMPAI TIDAK ADA BEKAS,ARTINYA SUKU KITA AKAN MUSNAH....

DENGAN DEMIKIAN, SUKU WALAK SEKARANG DIPERINGATKAN HARUS BERTINDAK MULAI SAAT INI, UNTUK MINTA ADANYA PEMEKARAN DI DAERAH WALAK......

CATATAN: MAU DAN TIDAK, WALAK HARUS MINTAH KABUPATEN BARU, BUKAN PERGESERAN KABUPATEN, TAPI MINTA OTONOM BARU!!!!

SALAM DAN TERIMA KASIH
YESUS TOLONG BERI PENGERTIAN KEPADA KAMI...
wALAK....WALAK...WALAK...WALAK...WALAK..

HMPW News : Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, merestui pemekaran Kabupaten baru atau Daerah Otonom Baru di daerah Lingkungan Keluarga Suku Walak

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, merestui pemekaran Kabupaten baru atau Daerah Otonom Baru di daerah Lingkungan Keluarga Suku Walak

Pemekaran Kabupaten WALAK Papua

Akhirnya Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, merestui pemekaran Kabupaten baru atau Daerah Otonom Baru di daerah Lingkungan Keluarga Suku Walak. Menurutnya pemekaran Kabupaten adalah hal penting yang harus dipikirkan bersama antara pemerintah Daerah dengan masyarakt, sebab pemekaran pada hakekadnya untuk memperpendek pelayanan pembangunan publik terhadap masyarakat . lebih khusus suku Walak itu sendiri harus mulai pikirkan dari sekarang, bagiamana suku2 lain atau darah keliling suku Walak banyak yang mau memekarkan, seenarnya di Daerah walak harus ada satu Kabupaten sebab dilihat dari geografisnya, walak wajar/layak sebuah Kabupaten baru yang akan menjadi panutan jati diri orang Walak disitu.

Gubernur Papua memberikan kesempatan kepada Tim pemekaran untuk mengejar ketertinggalan perlengkapan administrasi pemekaran untuk seegerah melengkapi. Thanks kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas kasih dan kemurahannya, karena semuanya terjadi bukan karena kelebihan Timm, Kehebatan Tim, kepintaran Tim tapi semata-mata hanya oleh karena kasih dan Kemurhan Tuhan itu sendiri, waa...waa...waa..waaa..

Lewat Musyawarah HMPW, Masyarakat Walak Terus Pacu Bidang Pendidikan

Lewat Musyawarah HMPW, Masyarakat Walak Terus Pacu Bidang Pendidikan 

Jayapura—Kesadaran akan pentingnya pendidikan, disadari oleh masyarakat suku Walak. Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Ikatan Keluarga Walak (IKW) Petrus Gombo, bahwa sejak lama masyarakat Suku Walak telah berupaya secara bersama-sama menanggung beban keluarga yag tidak mampu untuk dibantu dalam meneruskan pendidikan anaknya.

"Kalau ada keluarga yang tidak mampu dan ada anaknya yang hendak meneruskan sekolah, maka masyarakat di kampung semua kumpul uang untuk bantu," ungkapnya kepada Bintang Papua usai pembukaan MUA (Musyawarah Umum Anggota) ke IX Himpunan Mahasiswa Pelajar Walak (HMPW) se Kota Studi Jayapura Papua, Sabtu (21/5).

Tentang MUA sendiri, menurut pendiri HMPW, Daniel Tabuni (ketua Ikwal), adalah dalam rangka reorganisasi.

"Hari ini kegiatan intinya reorganisasi pengurus," jelasnya.

Peran HMPW sebagai wadah sebanyak 217 mahasiswa (data tahun 2011) bernaung, dikatakan, adalah organisasi yang punya peran besar terhadap pembentukan dan pembinaan anggotanya untuk lebih semangat dalam menimba ilmu di dunia pendidikan.

"Wadah ini sudah banyak menghasilkan output, seperti saya sekarang sebagai dosen, dari wadah ini juga ada yang dalam waktu dekat meraih gelar Doktor, yaitu Bapak Arius Togotli," ungkapnya. (aj/amr)