Jenderal Jhon Anari Telah Mampu Mendirikan Kantor di Dalam PBB Untuk Tujuan Memperluas Pendidikan Perjuangan Papua Barat

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta HMPW Se-Jayapura Papua

Jenderal Jhon Anari Telah Mampu Mendirikan Kantor di Dalam PBB Untuk Tujuan Memperluas Pendidikan Perjuangan Papua Barat

Jhon Anari

Casper-Wyo. Timipotu News. Wyoming bukanlah tempat cenderung untuk menggalang dukungan bagi konflik yang telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, tapi untuk komandan pasukan adat Papua Barat, Wyoming adalah titik melompat besar.

Umum tiga puluh empat tahun John Anari Tentara Pembebasan Papua Barat dan ketua organisasi Barat Pembebasan Papua datang ke Amerika Serikat dan Wyoming untuk mencari bantuan dalam mengusir pasukan Indonesia dari negaranya. Dengan bantuan dari Wyoming sendiri Soldier menggambarkan diri Fortune, Thomas Bleming, General Anari berharap untuk mendidik AS dalam apa yang disebutnya sebagai genosida dan perbudakan rakyatnya.

"Jenderal Anari sedang menjajaki semua pilihan, tetapi ia tidak akan menunggu selamanya," kata Bleming. "Revolusi akan berbaris maju; itu akan menang pada akhirnya."

Dengan bantuan dari Bleming dan ahli Data PBB, Jenderal Anari telah mampu mendirikan kantor di dalam PBB untuk tujuan memperluas pendidikan perjuangan Papua Barat terhadap Indonesia. Tujuan dari semua upaya mereka adalah untuk menciptakan Papua Barat yang berdaulat, tempat di mana masyarakat adat dapat hidup dan bekerja tanpa ancaman penculikan atau kematian, katanya.

Mereka tidak ingin memisahkan pulau, umat-Ku di Papua Barat, mereka berharap untuk menjadi salah satu bangsa," kata Jenderal Anari. "Hari ini kita berjuang dan kami berjuang untuk Papua Barat saja."

General Anari akan berbicara dengan perwakilan di kantor dan organisasi media Gubernur di seluruh negeri.

Sumber: http://oilcitywyo.com/2014/11/21/west-papua-rebel-general-reaches-out-for-support-in-ousting-indonesian-forces-from-his-home-island/

Reporter Of Timipotu News

Int. Bidaipouga Mote

Siapa Bilang Indonesia Beratu ?

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Saatnya untuk berdi sendiri

Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ??

Bukti dan Saksi : Siapa Bilang Indonesia Beratu ?

Share this post :

Freedom Flotilla berhasil masuk ke Indonesia

Freedom Flotilla berhasil masuk ke Indonesia

Rombongan aktivis Australia yang menamakan diri Freedom Flotilla berhasil masuk ke wilayah teritorial Indonesia dan melakukan persembahan air dan abu secara simbolis kepada pemimpin adat Papua. Upacara simbolis penyerahan air dan abu dari rombongan Freedom Flotilla, Jumat (13/9/2013) pagi, di wilayah Indonesia. (Credit: Audience Submitted)  

Kepada ABC, koordinator aktivis Izzy Brown menjelaskan, rombongan perahu layar itu menerobos wilayah Indonesia Kamis (12/9/2013) malam setelah menempuh pelayaran 5000 km dari Australia.

Upcara simbolis itu berlangsung di perairan selatan Papua, namun lokasi pastinya dirahasiakan demi pertimbangan keamanan.

Pemimpin Aborijin Kevin Buzzacott bertindak mewakili rombongan dan menyerahkan air yang diambil dari Danau Eyre serta abu yang diambil dari sejumlah perkemahan aborijin. Air dan abu itu kemudian diterima para pemimpin adat Papua sebagai upacara simbolis mempertemukan kembali dua komunitas aborijin.

"Upacaranya sangat mengharukan," kata Izzy Brown. "Bagi Uncle Kevin, ini sangat mengharukan, dan begitu juga bagi orang Papua."

Menurut Izzy, hal ini sudah lama direncanakan, dan apa yang mereka lakukan ini dinilainya sebagai sejarah tersendiri. "Fakta bahwa kami bisa bertemu para pemimpin Papua sangat mengesankan," katanya. 

Kelompok Freedom Flotilla terdiri atas 30 aktivis Australia dan Papua, pembuatan film, dan pemimpin aborijin.

Rencana kelompok ini selanjutnya belum jelas. Namun mereka berharap bisa berlabuh di Merauke sebelum apa yang mereka sebut upacara penyambutan yang direncanakan Sabtu (14/9/2013) besok.

Menurut Izzy, pihak berwenang Indonesia tidak bersedia berkomunikasi dengan mereka. "Kami sudah berusaha mengontak pihak militer Indonesia," katanya, "Setidaknya tiga kali kami menelepon seorang kapten di Merauke dan menelepon jurubicara Angkatan Laut Indonesia".

Namun, kata Izzy, kedua pejabat itu tidak menjawab dan tiga kali pula menutup telepon. "Kami juga menggunakan komunikasi radio, namun sama saja, mereka tidak menjawab," jelasnya.

"Sikap mereka ini menggambarkan bagaimana mereka memperlakukan rakyat Papua sehari-hari," kata Izzy Brown lagi.

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA (TPN-OPM)

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA (TPN-OPM)

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (TPN-OPM)
the national liberation army of west papua
Komando markas pusat
———————————————————————————-Address: Wanum, West Papua. Phone: +6281344327097. Website : http://www.wpnla.nrt, E-mail : office@wpnla.net
—————————————————————————————————————————————————–

Hal: Surat Terbuka TPN-OPM Per Agustus 2013

Kepada Yth:

Jurnalis Internasional & Nasional Indonesia Serta Masyarakat Papua Barat

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN), Organisasi Papua Merdeka secara Resmi menyampaikan kepada semua rekan-rekan Jurnalis Indonesia, baik Media local dan Media Nasional, serta masyarakat bangsa Papua Barat agar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, silakan mempelajari article yang telah diposting oleh Admin WPNLA pada tanggal 6 June 2013 dengan topic “WPNCL Dibentuk Dengan Dalih TPN-OPM Adalah Organisasi Teroris”. Artinya, Jonah Wenda mengklaim diri sebagai JUBIR TPNPB tanpa sepengetahuan mayoritas Pimpinan dan Anggota TPN-OPM murnih yang berjuang di dalam Negeri Papua Barat.

Dalam hal ini TPN-OPM murnih yang berjuang di Dalam Negeri Papua Barat menolak tegas, karena dasar pembentukan WPNCL yang tidak benar dan diskriminatif serta mendiskreditkan TPN-OPM yang berjuang benar Dalam Komando Nasional, dibawah Pimpinan Gen. Goliat Tabuni, sebagaimana dapat diuraikan pada article yang telah dilangsir dan published pada tanggal 6 June 2013 pada Websitenya TPN-OPM.

Untuk membuktikan silakan kunjungi atau acces link location yang TPN-OPM cantumkan dibawah ini:

WPNCL Dibentuk Dengan Dalih TPN-OPM Adalah Organisasi Teroris, Please Click on the Link Location-http://www.wpnla.net/wpncl-dibentuk-dengan-dalih-tpn-opm-adalah-organisasi-teroris.html/.

Kedua, banyak organisasi yang mengatas-namakan pejuang pembebasan bangsa Papua Barat seperti WNPCL, KNPB, PNWP dan NFRPB hanya untuk memanfaatkan rakyat Papua Barat untuk mencari dana, dan TPN-OPM menolak tric-tric kotor mereka, yang telah dan sedang di jalankan mereka.

Ketiga, TPN-OPM mempunyai data bahwa Jonah Wenda adalah mitra Kerja dengan pihak Polda Papua, yang mana telah melakukan perjanjian kerja sama pada tahun 2009. Perjanjian ini telah dilakukan setelah Jonah Wenda ditangkap di Sorong sebagai JUBIR TPNPB, dengan dokumen lengkap, kemudian selanjutnya telah digiring ke Polda Papua.

Keempat, Latar belakang pembentukan WPNCL dapat kita lihat, dideklarasikan di Vanuatu pada Tahun 2006 Dengan Dalih TPN-OPM adalah Organisasi Teroris, sama persis dengan trik-trik yang telah gunakan oleh Tokoh-Tokoh Prakarsa WPNA di Wewak, PNG pada tahun 2004. Hal ini terungkap oleh saksi yang pernah hadir dalam Deklarasi WPNCL di Vanuatu. Pengakuan saksi ini pada Bulan Februari 2013 kepada anggota jaringan TPN-OPM, bahwa Tokoh-tokoh yang telah memprakarsai Deklarasi WPNCL adalah orang-orang yang sama, yang mana telah prakarsa Kongres 2004 di Wewak, PNG. Yaitu, Mr. Jacob Rumbiak, Mr. Edison Waromi, Mr. Stepanus Paigy, Mr. Kaliele, Mr. Sonny Mosso, Mr. Theryanus Yoku, Mr. Herman Wanggai, Mr. Jonah Wenda dll.

Kelima, PNWP bentukan Bukhtar Tabuni, dapat membeli rumah di Perumnas Jayapura, padahal tidak punya pekerjaan. Hanya tipu-tipu rakyat Papua dengan ajak-ajak rakyat melakukan unjuk rasa dengan trik-trik untuk perjuangkan Papua merdeka. Kemudian minta-minta uang dijalanan dan kepada pejabat. Agar tidak kentara, pura-pura turun kejalanan, dan taunya uang lebih banyak buat dia. Setelah unjuk rasa mabuk-mabuk dengan perempuan di bar-bar.

Pernyataan

Itu sebabnya, pada kesempatan ini, TPN-OPM yang bergabung dalaam Komando Nasional dibawah Pimpinan Gen. Goliath Tabuni, dari Markas Pusat menegaskan bahwa:

1. TPN-OPM yang berjuang benar telah bersatu dalam Komando Nasional, melalui KTT di Biak dan sekarang dalam proses mengatur atau menata struktur serta Manajemen Organisasi Sayap Militer OPM;

3. Jonah Wenda dan Benny Wenda dengan WPNCL-nya, Bukhtar Tabuni dengan PNWP, Forkorus Yaboisembut dengan NFRPB, dan Selpius Bobii dengan Front Pepera PB, hanya untuk cari-cari uang dengan menjual-jual rakyat Papua.

4. Karena itu TPN-OPM Dalam Komando Nasional, dibawah Pimpinan Gen. Goliat Tabuni, menegaskan untuk tidak mau ditipu-tipu oleh Jonah Wenda, Benny Wenda, Buktar Tabuni, Forkorus Yaboisembut, dan Selpius Bobii, dan kepada anggota TPN-OPM yang masih setia dibawah Pimpinan Gen. Goliat Tabuni, untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang suka tipu rakyatnya senidiri.

5. Hanya tipu-tipu rakyat WPNCL akan masuk MSG untuk bantu Papua merdeka. Perjuangan Papua merdeka harus dari dalam negeri, masuk hutan dan bergerilya. Perjuangan di luar negeri hanya akal-akalan orang-orang yang baru lahir, seperti Jonah Wenda, Benny Wenda, Buktar Tabuni, Forkorus Yaboisembut, dan Selpius Bobii, agar bisa jalan-jalan ke luar negeri dan untuk dapatkan uang.

Related News:

Pernyataan Kepala Staf Umum (KASUM) TPNPB-OPM

http://www.wpnla.net/pernyataan-markas-pusat-tpnpb-opm.html

Demikian, surat terbuka dan pernyataan TPN-OPM ini di buat di Markas Pusat dan dikeluarkan dari bagian Penyerang dibawah Kendali Kepala Staf Umum TPN-OPM Tuan Teryanus Satto, guna menjadi perhatian oleh semua Jurnalis dan dapat dilaksanakannya. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan : Di Markas Pusat

Pada Tanggal : Agustus 2013

A.N. Panglima Tinggi TPN-OPM

Kepala Staf Umum

ttd

TERYANUS SATTO

NRP. 7312.00.00.003

Papua : ”Kini saya tetap OPM”

Papua : ”Kini saya tetap OPM”

Mantan Petinggi Organisasi Papua Merdeka yang sudah berjuang untuk mewujudkan Papua merdeka kini mendapatkan secercah cahaya kebenaran dan kembali sadar untuk membangun Papua yang lebih sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan salah satu Panglima TPN OPM wilayah Mamta Lambertus Pekikir beberapa waktu lalu mengatakan “Kami akui Papua masih milik Indonesia, jadi tidak mungkin seseorang membuat gerakan atau melawan negara”.

Mantan Petinggi Organisasi Papua Merdeka yang sudah berjuang untuk mewujudkan Papua merdeka kini mendapatkan secercah cahaya kebenaran dan kembali sadar untuk membangun Papua yang lebih sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan salah satu Panglima TPN OPM wilayah Mamta Lambertus Pekikir beberapa waktu lalu mengatakan “Kami akui Papua masih milik Indonesia, jadi tidak mungkin seseorang membuat gerakan atau melawan negara”.

Menurut Lambertus, dengan masih berstatus bagian dari NKRI, Papua tidak mudah digoyang atau dijadikan negara sendiri. Kita hanya bisa menunggu hingga PBB meninjau kembali resolusi 2504 yang menetapkan Papua bagian dari Negara Indonesia. “Perlawanan bersenjata, dialog, dan sebagainya akan sia-sia, tapi bila resolusi ini tidak diubah, akan sama saja hasilnya,” katanya. Ia meminta warga Papua agar bersabar dan menunggu perjuangan damai di dunia internasional.

Sementara itu, Nick Messet, mantan tokoh OPM Luar Negeri yang telah sadar dan kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, mengatakan Papua merupakan bagian integral Indonesia sudah final. “Saya bertemu dengan petinggi di PBB, saya berjuang selama puluhan tahun, tetapi tidak menghasilkan apapun, masyarakat Papua hanya dibodohi dan ditipu oleh Belanda saat itu, dimana Belanda pernah menyampaikan akan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua, namun itu hanya omong kosong belaka, dan Papua sudah final di dalam republik ini,” tegasnya.

Baginya, perjuangan Papua menuju kemerdekaan hanya menguras energi. Banyak waktu akan terbuang dan hanya menimbulkan pertumpahan darah serta memakan korban yang sia-sia.

Selain Nick Messet, pejuang Papua merdeka yang telah kembali ke Indonesia adalah sang pembuat Bendera Bintang Kejora Nicholas Jouwe dan Mantan Menteri Penerangan OPM Frans Albert Joku. Ketiga Petinggi OPM memulai sepak terjangnya memperjuangkan kemerdekaan Papua ketika berusia remaja.

Nick Messet juga sempat belajar ilmu penerbangan di Papua Nugini. Pada tahun 1969, Messet melarikan diri ke luar negeri dan bergerak dalam gerakan bawah tanah pro-kemerdekaan Papua bersama Jacob Pray, Petinggi OPM koordinator Markas Viktoria. Faksi ini menjadikan 1 Juli 1971 sebagai hari kemerdekaan Papua Barat yang mempunyai Benderanya Bintang Fajar.

“Saat ini yang tepat adalah bagaimana kita berbicara dengan pemerintah agar mereka mau terus membangun daerah ini dan menghentikan pembunuhan terhadap orang Papua,” ujarnya. ”saya sampai saat ini masih OPM, tapi bukan Organisasi Papua Merdeka, namun saat ini yang paling tepat OPM adalah Orang Papua Membangun”.

Harapan kami para mantan petinggi Organisasi Papua Merdeka seperti Tete Jouwe, Ipar Franzalbert Joku serta Ondoafi Ramses Ohee Papua tetap damai dan mengharap kepada generasi muda Papua untuk bergandengtangan membangun Papua, meninggalkan mimpi-mimpi Papua merdeka, fokus dalam menuntut ilmu demi kepentingan rakyat Papua. ”Kita tetap OPM, Orang Papua Membangun, dalam bingkai NKRI” tegas Nick Messet.

TPN-OPM Tidak Pernah Mengklaim

TPN-OPM Tidak Pernah Mengklaim

Mungkin tidak banyak yang mengetahui, namun memang demikian bahwa Tentara Pembebasan Papua (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak pernah mengklaim bahwa yang mereka inginkan adalah Papua Merdeka, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang selama ini kurang di perhatikan harus diwujudkan.

Beberapa saat lalu, dalam perbincangan dengan beberapa orang tua, khususnya mereka yang menjadi pelaku sejarah memang mengatakan demikian, bahwa mereka tidak menginginkan proses panjang untuk memerdekakan Papua. Tetapi hanya sebatas perhatian yang adil dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua sehingga Papua sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.

“Adik, kalau bicara Papua Merdeka lebih baik tidak usah bicara di sini. Karena kami tau Papua telah merdeka dan merupakan bagian integral NKRI. Bukti besar Papua yang telah diakui oleh internasional adalah di keluarkannya Resolusi PBB dan hasil dari Pepera 1969 yang sebagian besar masyarakat Papua menginginkan bergabung dengan Indonesia,” kata seorang bapak dalam perbincangannya.
Bagi orang tua dan pelaku sejarah, membicarakan kemerdekaan untuk Papua, sama saja dengan sedang berandai-andai untuk manusia menginjakkan kakinya di planet Mars. Bagi mereka, kalau membicarakan lagi masalah kemerdekaan Papua, sama saja dengan sedang membuka lembaran baru, yang bisa jadi akan melemahkan semangat perjuangan generasi muda untuk membangun Papua.

Tidak benar, Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961 dan tidak benar Bendera Papua Barat “Bintang Kejora” pernah berkibar berdampingan dengan Bendera Kerajaan Belanda selama hampir satu tahun (1 Desember 1961 s/d 1 Oktober 1962) sebagai negara yang berdaulat penuh yang sejajar kedudukannya dengan negeri kerajaan Belanda. Hal tersebut hanyalah sebuah dongeng belaka untuk menjerumuskan masyarakan Papua khususnya generasi muda, sehingga mereka menghabiskan waku dan tenaga untuk berteriak merdeka, padahal yang paling penting adalah bagaimana mengisi dan membangun Papua menjadi lebih maju, terlepas dari kemiskinan dan kebodohan.

Dan jangan heran, jika banyak orang-orang tua, khususnya para pelaku sejarah yang tidak suka dengan mereka yang hanya bicara tanpa paham sejarah Papua yang sebenarnya. Nyaring berbunyi soal keinginan Papua Merdeka, padahal tidak paham kalau Papua telah merdeka sejak dahulu kala.
Lantas yang mengherankan, kenapa sampai saat ini masih banyak orang Papua yang minta supaya Papua Merdeka? Padahal secara de facto, Papua telah merdeka. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka kurang pahami ataukah memang sama sekali tidak mengerti akan hal ini? Atau memang sudah mengetahuinya, namun berpura-pura melupakannya? Semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengorbankan masyarakat Papua yang ingin membangun dan meningkatkan kesejahteraannya.
Sudah menjadi tugas kita sebagai anak bangsa untuk memberitahukan kepada segenap generasi Papua, baik yang sekarang maupun yang akan datang bahwa Papua telah merdeka, sehingga sudah sepantasnya saat ini kita saling bahu-membahu membangun Papua.

John Otto Ondawame, Yang Mengaku Tokoh Senior Pejuang Papua Merdeka di Luar Negeri Penipu Ulung Masyarakat Papua

John Otto Ondawame, Yang Mengaku Tokoh Senior Pejuang Papua Merdeka di Luar Negeri Penipu Ulung Masyarakat Papua

Pepatah para tua-tua, “Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga”. Itulah yang terjadi dalam hidup John Otto Ondawame. Bagaimana tidak, masyarakat Papua dibohongi bulat-bulat secara bersama-sama dengan Bukhtar Tabuni dengan KNPB, PNWP, Forkorus Yaboisembut dengan NFRPB, dan Selpius Bobii dengan Front Pepera PB, dengan mengajak demo mendukung Papua Barat untuk masuk sebagai anggota resmi forum Melanesian Spearhead Group (MSG), yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam mendukung perjuangan Papua merdeka ke PBB, hanya kebohongan besar.

Setelah kunjungan delegasi Pemerintah Kepulauan Solomon ke Jayapura, Papua pada 8-9 Agustus 2013, yang diwakili oleh Hon. Connely Sandakabatu, Hon. Namson Tran, Dr. Philip Tagini, Mr.Salana Kalu dan Mr. Kelesi Maenu Kobu, sebagai bagian kesepakatan hasil Sidang MSG ke 19 di Kaledonia Baru, setelah melihat langsung keadaan Papua dan Papua Barat yang sesungguhnya, menyatakan ”Sungguh kaget melihat kemajuan luar biasa Papua dan Papua Barat. Kalau Papua mau merdeka dari Indonesia, merupakan tindakan bodoh karena Papua sudah hidup enak dan nantinya belum tentu dapat hidup seperti ini”.
Dr. Philip Tagini, juga menambahkan, seharusnya Papua berkaca dengan PNG, Vanuatu dan Solomon yang hingga saat ini masih miskin setelah merdeka. Pembohongan terhadap masyarakat Papua kalau mau merdeka. Kunjungan kami ini sebagai delegasi MSG telah melihat kenyataan di Papua, sehingga tidak akan terprovokasi lagi dengan WPNCL. Karena secara logika, dimasa kini banyak Negara-negara kecil ingin bergabung dengan Negara besar seperti Indonesia, kenapa Papua yang kecil ingin merdeka, sepertinya hanya penipuan rakyat saja. Secara jujur, setelah melihat Papua dan Papua barat, kami akan mendorong pemerintah Kepulauan Solomon ingin bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan menginginkan ada investor Indonesia yang mendirikan perusahaan di Kepulauan Solomon seperti industri air minum, industri minuman ringan, Ikan, Kelapa Sawit dan lain-lain.

Hampir sependapat dengan pernyataan Frans Albert Joku sebagai mantan tokoh OPM, yang telah berjuang 40 tahun di luar negeri sebagai warga negara PNG. Termasuk Nicolas Simion Messet 38 tahun di Negara Swedia, untuk memperjuangkan Papua merdeka, yang turut mendamping delegasi MSG selama di Papua dan Papua Barat, menyampaikan hanya mimpi disiang bolong mendambakan Papua merdeka. Pengalaman kita selama 40 tahun di luar negeri dibawah kejar-kejaran interpol untuk memperjuangkan Papua merdeka, ternyata hanya kesia-siaan. Selain itu menyadari tujuan merdeka adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pembangunan, dan sekarang Papua dan Papua Barat sungguh luar biasa kemajuannya, jadi untuk apa menyusahkan diri dibawah bayang-bayang ketakutan, padahal kesejahteraan sudah didepan mata.

KNPB Kembali Memberikan “Impian” Bagi Masyarakat Papua

KNPB Kembali Memberikan “Impian” Bagi Masyarakat Papua

Masyarakat Papua telah kesekiankalinya diberikan iming-iming oleh segelintir orang yang mengaku sebagai pejuang rakyat di luar negeri melalui International Parliamentarians for West Papua (IPWP) atau Komite Nasional Papua Barat, biasa disebut KNPB yang terus mengkapanyekan bahwa Papua akan merdeka dalam waktu dekat, namun hingga saat ini jauh dari kenyataan, bahkan sangat merugikan yang menyita waktu dan tenaga masyarakat dan generasi muda dalam membangun Papua. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh KNPB untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Aksi demo KNPB tanggal 16 Oktober 2013 di Sekitar Makam Teys H untuk memperingati HUT IPWP ke-5 yang sebelumnya telah dilakukan himbauan kepada masyarakat terkesan dipaksakan dan sengaja membuat situasi Papua tidak aman. Padahal sudah jelas, ijin untuk melaksanakan aksi tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, ini membuktikan bahwa KNPB selalu membuat resah masyarakat Papua. Dalam kegiatan tersebut, KNPB sebenarnya akan membacakan hasil pertemuan Ketua Umum IPWP, Andrew Smitt yang dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan beberapa Partai di Kerajaan Inggris dan sedang membahas permasalahan Papua saat ini, namum aksi KNPB urung dilaksanakan dikarenakan pihak Kepolisian membubarkan massa KNPB yang tidak mempunyai ijin.

Beberapa waktu lalu dilakukan peresmian Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, London dan di Belanda. Padahal kita semua tahu bahwa Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning, mengatakan Pemerintah Inggris menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan Negeri Ratu Elizabeth pun mengomentari kehadiran Dewan Kota Oxford tempat kantor perwakilan OPM. “Mengenai kehadiran anggota Dewan Kota Oxford dalam pembukaan perwakilan itu, Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan kota Oxford,” jelasnya. 

Hal tersebut membuat pertanyaan bagi masyarakat Papua apa betul Inggris dan Belanda mendukung Papua merdeka, atau hanya tipuan saja, mengingat setiap agenda KNPB hanya merupakan agenda provokasi saja, tidak pernah terwujud dan selalu jauh dari kenyataan. 

Sementara itu Juru Bicara KNPB, Wim Roky Medlama beberapa waktu yang lalu mengakui, kunjungan Duta Besar Belanda ke Papua tetap menyatakan bahwa mendukung Papua tetap dalam NKRI, namun kembali Wim tidak kesatria dan memutarbalikan fakta bahwa itu merupakan trik politik yang sedang dimainkan oleh setiap negara. Padahal secara tersirat Pemerintah Belanda tidak setuju dengan Perjuangan Papua merdeka, meskipun kantor OPM kabarnya telah dibuka di Belanda. 

Menanggapi beberapa pernyataan KNPB, mantan tokoh besar OPM yang telah sadar dan kembali ke NKRI, Nicholas Jouwe meengatakan bahwa awal perjuangan Papua Merdeka yang ia lakukan merupakan konsep dari Belanda yang seolah-olah akan mendirikan negara sendiri. “Belanda menyuruh saya untuk membuat bendera, lambang negara, lagu kebangsaan dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk persiapan berdirinya sebuah negara. Setelah semua itu saya siapkan ternyata tidak ada satu negarapun yang mendukung perjuangan saya, justru semua negara tetap menyatakan bahwa Irian Barat bagian dari wilayah Indonesia”. 

Beberapa tokoh masyarakat Papua juga telah memberikan warning, salah satunya Frans Rumbobiar yang mengatakan “hati-hati terhadap aksi tipu KNPB atau siapapun yang seolah-olah memperjuangkan rakyat Papua untuk merdeka, namun sebenarnya mereka mementingkan diri sendiri dan merugikan masyarakat Papua yang sedang semangat membangun Papua bahkan msyarakat Papua banyak mernjadi korban atas ulah KNPB tersebut”

Papua : KMPB Berpikir Rasional dan Realistis

Papua : KMPB Berpikir Rasional dan Realistis

Koalisi Mahasiswa Papua Bangkit (KMPB), maju dan bangkit terus untuk membawa perubahan alam berpikir kaum muda Papua secara akademis untuk berpikir rasional dan realistis, bukan mengajak mimpi-mimpi belaka yang berpikiran terbelakang mengajak masyarakat Papua mundur jauh. Itu bukan domain mahasiswa, tegas Katat Pengamat Ekonom Papua di Jayapura (22/10). 

Saya setuju sikap KMPB yang menegaskan bahwa koruptor itu adalah separatis berdasi, yang harus diberantas. Patut kita akat jempol dengan sikap yang ditunjukkan kalangan mahasiswa KMPB, bukan malah kita membela para koruptor yang menyebabkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua belum dapat dirasakan rakyat Papua, terangnya. 

Selama ini kaum muda dan para mahasiswa kurang rasa peduli kepada masyarakat untuk memikirkan kenapa atau apa penyebabnya, sehingga ketertinggalan Papua dapat segera diperbaiki. Dan sedihnya lagi, ada pihak-pihak yang memperjual-belikan ketertinggalan Papua ke luar negeri. Itukan sama artinya mempertontonkan aibnya sendiri. Masa, masalah keluarga kita, kita kasih tahu ke orang lain, itu berarti tidak sehat lagi, imbuhnya dengan rasa heran. 

Itulah menjadi pertanyaan bagi kita masyarakat Papua karena kita malu melihat daerah-daerah lain. Secara pribadi saya malu mendengar kalau Papua disebut daerah tidak aman, bukan kebanggaan tapi kesedihan mendalam. Padahal yang membuatnya adalah kita sendiri. Selain itu, bagaikan seperti kebiasaan masyarakat Papua dan termasuk kaum mahasiswa, melempar masalah ke pihak lain. Padahal sebenarnya menjadi tugas mahasiswa untuk mencari akar masalah, bukan dikit-dikit menyalahkan Pemerintah Pusat. Dan karena itulah mahasiswa disuruh orang tua untuk kuliah. Bukan sebaliknya menjadi provokator yang membuat Papua menjadi tidak karuan, tambahnya. 

Menambahkan dengan mengajak membandingkan studi kasus, “Melihat jumpa pers Koalisi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GEMPAR) baru-baru ini di Kampus Umel Mandiri Abepura. Mengumumkan ke public tujuan GEMPAR untuk menolak Otsus Plus dan pemekaran di Papua. Sebagai mahasiwa seharusnya cara berpikirnya lebih mengedepankan kajian ilmiah bukan politik jalanan. Hemat saya mahasiswa harusnya menkaji secara akademik mengapa pembangunan berjalan lambat, karena dananya jelas sudah tersedia. Kemana dana itu, itulah yang dikaji mahasiswa”.

Sikap yang diperlihatkan kelompok mahasiswa KMPB, sangat setuju dan bila perlu masyarakat Papua semua mendukungnnya. Secara akal sehat, dana itu kemungkinan besar lari ke kantong-kantong pejabat kita sendiri, bukan karena orang lain. 

Sebagai kalangan ekonom, setiap aktivitas ataupun rencana, kita harus punya kalkulasi untung-ruginya, bukan asal jalan ataupun berteriak-teriak kemana-mana. Menuju goal dengan nilai 100, lebih mudah mencapainya dari angka 60 daripada memulai dari nol. Sesuatu memulai dari nol resiko yang harus dihadapi begitu besar dan belum tentu dapat mencapai angka 60 sebagai angka rata-rata. Nah inilah yang perlu diperhitungkan kaum akademisi masyarakat Papua. Pembangunan yang sudah tumbuh kembang, mari kita pacu bersama-sama menuju nilai sempurna, bukan mundur kebelakang, terang pakar ekonom tersebut dalam mengakhiri perbincangannya.

Markus Haluk “Habis Ngamen… Jualan Buku”

Markus Haluk “Habis Ngamen… Jualan Buku”

Setelah Markus Haluk, Sekretaris Nasional Negara Republik Federasi Papua Barat (NFRPB), mengamen di jalanan dalam meminta sumbangan ke masyarakat Papua sebesar Rp. 5.000 s.d Rp. 50.000 per orang dengan alasan karena panitia merasa sangat kekurangan dalam hal finansial guna melancarkan dan meringankan kegiatan Hut ke – II Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua Barat 19 Oktober 2013, kembali berjualan buku, urainya Amote seorang tokoh KNPI Papua di Jayapura, yang merasa aneh terhadap cara berpikir kalangan muda Papua sekarang ini (3/11). 

Motivasi Markus Haluk sebagai pemuda yang energik untuk membangun Papua, dengan akal-bulusnya melakukan berbagai kebohongan untuk mencari-cari uang sudah perlu dipertanyakan. Sepertinya Markus Haluk sudah terkontaminasi alam pikiran Forkorus Yoboisembut, sebagai pimpinannya. Yoboisembet sebagai seorang guru, nekad meninggalkan profesinya hanya karena mimpi-mimpinya yang tidak rasional yang ingin menjadi Presiden Negara mimpi. Padahal seandainya Forkorus menekuni keguruannya, mungkin tidak terhitung lagi masyarakat Papua yang sudah menjadi sarjana. Ini malah berpolitik-khayal, yang membuktikan rasa tanggung-jawab yang tidak punya untuk membangun Papua, terangnya. 

Inilah yang merasuki alam pikiran Markus Haluk, yang ikut-ikutan berkhayal, dan sedihnya lagi dimafaatkan untuk cari uang. Kalau kita berpikiran jernih, pengabdian nyata untuk membangun Papua ada di depan mata, dimana hampir seluruh anak-anak di Papua masih kekurangan guru. “Seandainyapun seluruh mahasiswa Papua menjadi guru, tenaga guru di Papua masih tetap kekurangan begitupun tenaga kesehatan. Kaum muda Papua sebenarnya tidak banyak waktu berpolitik apalagi berkhayal yang tidak-tidak. Ribuan anak-anak Papua menunggu kepedulian kita untuk membangun Papua”, imbuhnya. 

Kembali saya mengajak masyarakat Papua dan secara khusus kaum muda agar merubah cara berpikir demi kemajuan Papua. “Janga berpikir aneh-aneh lah karena kita menjadi bahan tertawaan orang lain. Berpikir yang pasti-pastilah apalagi kalangan mahasiswa”, tegasnya. Dia menambahkan, kasihan masyarakat kita karena sedikit-banyak akan mempengaruhi alam pikiran masyarakat Papua, apalagi anak-anak kita karena kesalahan kita sendiri mengajari mereka dengan hal-hal yang tidak benar. 

Selama ini elit-elit politik Papua dan tidak terkecuali dari kalangan akademisi, masih sering mengajak masyarakat Papua berpikiran kebelakang. Ada yang menyalahkan para tua-tua, ada yang menyalahkan PBB-lah dan banyak lagi pemikiran-pemikiran lain, yang membawa masyarakat Papua mundur jauh ke belakang, padahal didepan mata sangat banyak membutuhkan kepedulian kita untuk membawa Papua agar sejajar dengan daerah lain,seperti bidang pendidikan dan kesehatan, terangnya. 

Kembali mengingatkan, alur pikiran Markus Haluk yang ngaku sebagai Sekretaris NRFPB dan kaum muda di KNPB, khususnya para mahasiswa Papua dimanapun berada, berpikir mundur dan berkhayal bukan jamannya lagi. Tetapi mari kita melakukan aksi nyata untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan Papua. Artinya yang mahasiswa betul-betul belajar yang baik sehingga ilmu yang diperolehnya bisa diaplikasikan di masyarakat, bukan malah menjadi politisi jalanan, apalagi mengajak-ajak masyarakat lainnya yang tidak tahu apa-apa tetang politik mimpi. Papua mandiri atau tidak, tujuan utama adalah masyarakat Papua dapat hidup aman dan sejahtera. Itu inti pokoknya. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, memperbaiki yang sudah ada lebih pasti daripada memulai dari nol, tambahnya dalam mengakhiri perbincangannya.

KNPB TIDAK PATUHI ATURAN HUKUM, RAKYAT PAPUA RESAH

KNPB TIDAK PATUHI ATURAN HUKUM, RAKYAT PAPUA RESAH

Setidaknya 16 aktivis Papua Merdeka yang tergabung dalam Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB ) digiring ke Markas Polres Jayapura Kota beberapa waktu lalu saat akan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Demokrasi Internasional karena belum mendapatkan ijin dari pihak kepolisian. Melihat kegiatan KNPB, selama tahun 2013 diwarnai dengan ketegangan dan berakhir pada tindakan anarkhis. Selain itu, setiap kegiatan KNPB yang dilakukan di lapangan dalam bentuk aksi dll tidak pernah mengantongi ijin dari pihak Kepolisian dan yang lebih mengherankan, setiap KNPB melakukan aksi, masyarakat Papua merasa resah dan terganggu aktivitasnya. 

Sperti pernyataa Wakil Korlap KNPB JayapuraToni Kobak yang mengungkapkan, bahwa dia bersama rekan-rekannya sesama aktivis Papua Merdeka ditangkap sejak pukul 07.00 WIT tepatnya di Taman Imbi Kota Jayapura ketika hendak menggelar unjuk rasa. 

“Tadi kami dihadang oleh beberapa anggota polisi, mereka katakan kalau kami tidak boleh berorasi. Padahal ini adalah hak demokrasi kami sebagai rakyat Indonesia kenapa harus dihalang-halangi?” tukas Toni dengan nada bertanya. Melihat pernyataan Toni Kobak salah satu Mahasiswa Yapis asal Abepura, Maria mengatakan, “mestinya sebagai aktivis dan mengklaim sebagai penyambung lidah rakyat, Toni harus sadar bahwa apa yang dilakukan pihak Kepolisian benar, karena mereka tidak punya ijin”. Selain itu jika ingin mengindari ijin mereka bilang “kami rakyat Indonesia”, namun jika berorasi mengatakan “kami bangsa Papua Barat”, jadi Toni mestinya sadar apa yang dilakukan itu salah, tegas Maria. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistio Pudjo ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui persis soal penahanan belasan aktivis Papua Merdeka itu. “Kalau penahanan di Polres, nanti saya cek ke Kapolres dulu. Tapi yang jelas aksi mereka hari ini tidak dizinkan oleh Kapolda,” jelasnya.

Rencana akan ada unjuk rasa besar-besarn ribuan aktivis Papua Merdeka yang akan dipusatkan di Taman Imbi Kota Jayapura, dengan masa dari wilayah Kabupaten Jayapura dan wilayah Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura telah membuat resah masyarakat Jayapura, pasalnya setiap kegiatan KNPB yang melibatkan masa dari kalangan muda cenderung berakhir anarkhis. Dengan kata lain, setiap kegiatan aksi yang dilakukan oleh KNPB akan selalu membuat Papua tidak kondusif. “saatnya generasi muda KNPB merubah sikap, lebih baik lagi menyuarakan aspirasi rakyat terkait pembangunan dan kesejahteraan atau mengawal implementasi Otsus, jangan hanya bisa membuat resah masyarakat Papua saja”, ungkap salah satu Tokoh masyarakat Papua di Tanah Hitam.

KNPB : Papua Merdeka Didukung Internasional, Pembohongan Publik !

KNPB : Papua Merdeka Didukung Internasional, Pembohongan Publik !

Masyarakat Papua kembali disuguhkan dengan angan-angan dan impian semu. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam jumpa perssnya tanggal 12 November 2013 di Jayapura melalui juru bicaranya, Wim Rocky Medlama menyampaiakan bahwa perjuangan rakyat Papua untuk penentuan nasib sendiri terus dilakukan di dalam dan di luar negeri. Salah satu bentuk perjuangan dan bukti dukungan internasional terhadap rakyat Papua adalah pembukaan kantor Free West Papua di beberapa negara, antara lain di Inggris dibuka tanggal 26 April 2013, Belanda dibuka 15 Agustus 2013 dan PNG dibuka tanggal 6 November 2013 oleh koordinator diplomasi internasional, Benny Wenda di gedung Gartners Partners with Melanesian Inc, Opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG. 

Selain itu, ada beberapa agenda penting yang akan dilakukan dalam bulan November 2013, Pertama, pelucuran inisiatif Sorong to Samarai untuk agenda pengibaran Bintang Kejora pada 1 Desember 2013 di PNG dan mendorong West Papua didaftarkan ke forum MSG, imbuhnya.

Isu yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa hampir sebagian besar negara-negara di dunia mendukung perjuangan Papua merdeka, ternyata hanya sebatas retorika. Perjuangan Papua merdeka, hanya didukung beberapa tokoh pilitik satu negara saja, yakni tokoh politik Vanuatu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Otoritas Adat Sentani, Frans Albert Joku beberapa waktu lalu.

Joku yang juga merupakan mantan Tokoh Presidium Dewan Adat Papua (PDP) urusan luar negeri ini menjelaskan secara rinci bahwa International Parlementarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers For West Papua (ILWP) adalah organisasi yang diorganisir oleh LSM-LSM luar negeri yang peduli terhadap masalah Papua. 

“IPWP dan ILWP ini tidak lain hanya sekedar LSM yang bergerak atau gabungan dari kelompok-kelompok perorangan para pemerhati isu yang berkembang di Papua. Mereka terdiri dari pengacara, advokat juga anggota parlemen Inggris dan hanya sekitar dua sampai tiga orang dari Belanda, Belgia dan Uni Eropa,” terangnya. 

Satu fakta yang harus diketahui adalah sejak Gubernur Belanda di Batavia, Mercus, 24 Agustus 1828 (100 tahun sebelum sumpah pemuda di Indonesia), atas nama mahkota Belanda sudah mengatakan bahwa Papua itu adalah bagian integral Hindia Belanda atau jajahan Belanda.

“Ini fakta. Jadi jangan melihat sejarah Papua itu sepenggal-sepenggal, tetapi kalau kita melihat asosiasi Papua itu sejak tahun secara resmi 1928 dan ada banyak hal yang terjadi,” tegas Joku. 

Saat ini masyarakat Papua sudah memahami bahwa beberapa aksi dan kegiatan yang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua menuju Papua merdeka hanya dilakukan oleh beberapa orang yang menginginkan Papua larut dalam permasalahan dan tidak ingin Papua damai. Namun rakyat Papua semakin dewasa dalam menyikapinya, hal tersebut ditunjukan dengan berkonsentrasi dalam pembangunan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal tersebut di buktikan dengan semakin meningkatnya pembanguan di Papua baik infrastrukturnya maupun kualitas SDM. ”Dunia tetap mendukung Papua sebagai bagian integral Indonesia dan mendukung Papua dalam pembangunan” kata Pieter Wenda salah satu mahasiswa Papua di Jakarta.

Bercermin Dari Fakta Persidangan Pengibaran Bintang Kejora di Biak

Bercermin Dari Fakta Persidangan Pengibaran Bintang Kejora di Biak

Jalannya persidangan kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 1 Mei 2013 di Balai Diklat Jl. Ibdi Distrik Biak Timur di Pengadilan Negeri Biak, cukup menarik perhatian banyak pihak dengan memadati ruang persidangan (6/11). 

Tepatnya pukul 10.30 WIT, saat rombongan para Hakim memasuki ruang persidangan, yang dipimpin Hakim Ketua, Demon Sembiring, SH, bersama 2 orang rekannya, langsung membuka jalannya persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi a. n. BY(Satpam diklat), dan TM (Pegawai diklat). Sidang terdakwa a.n Oktovianus Warnares, George Simyapen, Jantje Wamaer, Yosep Arwakon, Markus Sawias dan Yohanis Boseren dibagi dalam 3 sesi persidangan. 

Dalam keterangan saksi BY dan TM, menjelaskan bahwa peristiwa upacara dan pengibaran Bendera Bintang Kejora di Halaman Balai Diklat Biak Timur karena dipaksa dua orang Papua berambut gimbal yang tak dikenal dengan membawa parang serta merampasi HP milik mereka. Dibawah ancaman parang dua orang tak dikenal tersebut, peserta diklat yang berada di Balai Diklat, dipaksa menuju lapangan halaman diklat untuk ikut upacara. Dan ternyata di halaman diklat sudah ada orang tak dikenal lainnya, menaikkan Bendera Bintang Kejora. Tidak cukup sampai disitu, setelah upacara selesai dipaksa lagi melakukan pengisian nama dan tanda-tangan daftar hadir sebagai peserta upacara. Yang cukup mengherankan lagi, saat sidang berlangsung, seorang pengunjung a.n. Yudas Kosay sebagai simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Biak, tertangkap tangan membawa sebuah Lattop, dan selebaran KNPB di ruang persidangan. 

Pengunjung di persidangan, yang bernama Rumbiak, menegaskan bahwa dari hasil mengikuti persidangan ini, membuka mata kita bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang sengaja membuat kekacauan di Papua. Salah satunya adalah KNPB, kehadirannya di ruang persidangan tidak jauh dari ingin mempolitisir jalannya hasil sidang. Atau secara awam, tertangkapnya Yudas Kosay di persidangan memperlihatkan dukungannya terhadap pengibaran-pengibaran Bendera Bintang Kejora dan kekecauan lainnya di Papua. 

Sementara beberapa pengunjung lainnya, diantaranya Romsumbre memberikan pendapat yang sama, bahwa kekecauan-kekacauan di Papua, sebenarnya hanya ulah segelintir orang yang tidak punya pekerjaan seperti anak-anak KNPB. Seluruh masyarakat Papua mendambakan hidup tenang, tapi ada pihak-pihak yang memaksa untuk ikut mereka, seperti kasus pengibaran ini, untuk melakukan kekacauan-kekacauan di Papua.

Pengunjung kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut, mengingatkan masyarakat Papua agar lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh untuk ikut-ikutan dengan orang-orang tersebut, karena masih banyak orang-orang kita sendiri yang mencari nafkah dari “perjual-belian kekacauan” di Papua.

November 14, 2013