Jenderal Jhon Anari Telah Mampu Mendirikan Kantor di Dalam PBB Untuk Tujuan Memperluas Pendidikan Perjuangan Papua Barat

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta HMPW Se-Jayapura Papua

Jenderal Jhon Anari Telah Mampu Mendirikan Kantor di Dalam PBB Untuk Tujuan Memperluas Pendidikan Perjuangan Papua Barat

Jhon Anari

Casper-Wyo. Timipotu News. Wyoming bukanlah tempat cenderung untuk menggalang dukungan bagi konflik yang telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, tapi untuk komandan pasukan adat Papua Barat, Wyoming adalah titik melompat besar.

Umum tiga puluh empat tahun John Anari Tentara Pembebasan Papua Barat dan ketua organisasi Barat Pembebasan Papua datang ke Amerika Serikat dan Wyoming untuk mencari bantuan dalam mengusir pasukan Indonesia dari negaranya. Dengan bantuan dari Wyoming sendiri Soldier menggambarkan diri Fortune, Thomas Bleming, General Anari berharap untuk mendidik AS dalam apa yang disebutnya sebagai genosida dan perbudakan rakyatnya.

"Jenderal Anari sedang menjajaki semua pilihan, tetapi ia tidak akan menunggu selamanya," kata Bleming. "Revolusi akan berbaris maju; itu akan menang pada akhirnya."

Dengan bantuan dari Bleming dan ahli Data PBB, Jenderal Anari telah mampu mendirikan kantor di dalam PBB untuk tujuan memperluas pendidikan perjuangan Papua Barat terhadap Indonesia. Tujuan dari semua upaya mereka adalah untuk menciptakan Papua Barat yang berdaulat, tempat di mana masyarakat adat dapat hidup dan bekerja tanpa ancaman penculikan atau kematian, katanya.

Mereka tidak ingin memisahkan pulau, umat-Ku di Papua Barat, mereka berharap untuk menjadi salah satu bangsa," kata Jenderal Anari. "Hari ini kita berjuang dan kami berjuang untuk Papua Barat saja."

General Anari akan berbicara dengan perwakilan di kantor dan organisasi media Gubernur di seluruh negeri.

Sumber: http://oilcitywyo.com/2014/11/21/west-papua-rebel-general-reaches-out-for-support-in-ousting-indonesian-forces-from-his-home-island/

Reporter Of Timipotu News

Int. Bidaipouga Mote

Bukti dan Saksi : Perempuan Papua Dan Aceh Bangkit Dan Lawan

Bukti dan Saksi : Perempuan Papua Dan Aceh Bangkit Dan Lawan

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN Papua untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for West Papua. By Koprs Wanita Angkatan Darat Tentara Revolusi West Papua (TRWP)

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN ACEH untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for ACEH (GAM). By Koprs Wanita Angkatan Darat GAM

Share this post :

More Sharing Services3

Pernyataan PM Vanuatu di PBB Tak Akan Bawa Sesuatu yang Berarti Buat Papua

Pernyataan PM Vanuatu di PBB Tak Akan Bawa Sesuatu yang Berarti Buat Papua

Wilayah paling timur Indonesia, Papua, kembali dibuat resah oleh pihak asing. Seperti yang diberitakan oleh beberapa media, PM Vanuatu saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya di sidang majelis umum PBB menyatakan bahwa PBB perlu menunjuk wakil untuk melakukan pengusutan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Seiring denga n pernyataan PM Vanuatu tersebut, beberapa elemen aktivis Papua menanggapi serius, seolah-olah permasalah Papua akan dibahas di PBB sehingga meresahkan masyarakat Papua yang saat ini tengah fokus membangun dan meningkatkan kesejahteraannya.

Terkait pidato Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Karkas Kalosil di Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu, disikapi dengan dingin oleh Mantan Menteri Luar Negeri OPM Nick Messet. Ia menganggap pidato itu tak akan membawa sesuatu yang berarti bagi Papua. Bahkan, jalan Kemerdekaan bagi Bangsa Papua sudah tertutup rapat.

‘’Rakyat Papua jangan mau senang atau mimpi dengan apa yang disampaikan PM Vanuatu di SU PBB bakal menjadi kenyataan. Masalah Papua tidak akan diangkat lagi, karena sudah selesai pada tanggal 19 November 1969 melalui DK PBB. Jadi jelas, tidak akan ada jalan untuk Merdeka. No Way! It’s Over,’’tandas Nick Messet. 

Nick Messet pesimis masalah Papua akan kembali dipermasalahkan, karena bukan kali pertama saja persoalan Papua diangkat di dalam forum resmi PBB, tapi hasilnya selalu nihil, karena memang masalah Papua sudah final yakni bagian dari NKRI yang tak terpisahkan. ‘’Bagi saya pidato-pidato seperti yang dikemukakan Karkas di SU PBB adalah hal wajar, tapi tidak pernah ada kelanjutannya. Karena tahun 2000 waktu millenium Summit pernah juga dipersoalkan oleh Mantan PM Vanuatu Hon Barak Tame Sope juga Presiden Nauru Almarhum Hon Bernad Dowiyogi, hasilnya sama tidak ada reaksi dari PBB mengenai Papua, karena memang masalah Papua bagi PBB sudah selesai sejak 1969,’’jelasnya.

Untuk itu saya berharap, kata Nick Messet yang pernah tinggal di Eropa selama 40 tahun memperjuangkan Kemerdekaan Papua, masyarakat Papua tidak tergiur dengan pidato PM Vanuatu, karena PBB tidak akan pernah menggubrisnya. ‘’Rakyat Papua jangan termakan dengan pidato PM Vanuatu, sebab itu hanya mimpi,’’ ucapnya.

 

Rakyat Papua juga lanjutnya, harus mengerti bahwa negara Vanuatu adalah negara kecil yang memiliki masalah namun tak bisa diselesaikan oleh PM Karkas. ‘’Masyarakat Papua harus tahu bahwa negara Vanuatu yang kecil punya masalah yang tak kunjung bisa diselesaikan PM. Bahkan masyarakat Vanuatu sendiri tidak senang dengan pemerintahan Karkas,’’terangnya.

Sebaiknya mari seluruh rakyat Papua yang ada di Tanah Papua bekerja keras untuk membangun Papua ke arah yang lebih baik, karena saat ini pemerintah memberikan perhatian yang besar dan luas, dengan berbagai kebijakan untuk kemajuan Papua. ‘’Sekali lagi saya katakan, masyarakat Papua jangan tergiur dengan pidato-pidato orang-orang yang tak hidup di Tanah Papua, karena mereka tidak bertanggung jawab apa yang akan terjadi di Tanah Papua, terhadap orang-orang Papua yang minta Merdeka. Sebaiknya mari kita kerja keras membangun Tanah Papua yang damai dan aman,’’ imbaunya.

Gubernur Port Moresby Kibarkan Bendera Papua Merdeka

Gubernur Port Moresby, Papua Nugini, Powes Parkop, mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera yang merupakan lambang gerakan Papua Merdeka, di tengah peringatan Perdana Menteri Peter O'Neill untuk tidak melakukan hal tersebut. Ratusan pengungsi Papua kini berada di Port Moresby, dan melakukan pawai 1 Desember menuntut kemerdekaan dari Indonesia.
Sebelumnya, pihak Kepolisian Port Moresby memperingatkan pengungsi Papua untuk tidak melakukan aksinya, namun peringatan itu tidak diindahkan.

Pawai berlangsung di jalan-jalan kota itu, dan berakhir di Balai Kota Port Moresby, Minggu (1/12/2013). Di tempat itulah, Gubernur Powes Parkop melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Rakyat sekalian, sudah 50 tahun terakhir kita diam, buta, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau bicara. Namun esok hal itu harus berubah," katanya di depan massa.

PM Peter O'Neill sudah memperingatkan agar Gubernur Powes Parkop tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Tampak hadir di pawai 1 Desember itu adalah aktivis Papua Merdeka Benny Wenda dan seorang aktivis dari Australia, Jennifer Robinson.
Pihak Imigrasi Papua Nugini telah mengancam akan mendeportasi setiap warga asing di negara itu yang terlibat dalam kegiatan politik.

AMP Putar Video Pelanggaran HAM Papua di Malioboro:

AMP Putar Video Pelanggaran HAM Papua di Malioboro: 

 

Baliho tuntutan AMP: Negara harus bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua. Foto: Ist. 

 

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, malam ini, Sabtu (9/11/13) menggelar Nonton Bareng, dan Mimbar Bebas untuk Tarian dan Orasi di Titik Nol Km, Malioboro, Yogyakarta, tempat teramai dikunjungi kawula muda dan warga Yogyakarta di malam Minggu.
 

Acara ini dihadirkan AMP untuk memperingati Hari Kematian Demokrasi, Hari kematian Ondofolo Theys Hiyo Eluay, yang dibunuh Kopassus RI pada 11 November 2001, dini hari.

Setelah matahari bersembunyi dan malam merajai jagad, seluruh mahasiswa, pelajar dan masyarakat Papua di Yogyakarta, dikoordinir AMP bergerak menuju Malioboro. Pukul 18.00 WIB, AMP telah siap memulai acara, tetapi ditentang beberapa Polisi Indonesia

Polisi Larang Putar

Menurut Polisi, putar video pelanggaran HAM di Papua dan nonton bersama akan mengganggu suasana, keamanan, dan kurang baik bagi khalayak umum, karena video yang akan diputarkan berbau politik.

Namun AMP mengatakan, video itu tidak berbau politik. Itu resmi pelanggaran HAM di Tanah Papua, dan itu adalah realita yang ada.

AMP ingin seluruh warga Yogyakarta tahu, seperti apa kondisi Papua. Sehingga, kata Alfrid, salah satu anggota AMP, warga Jogja, bila setiap kali melihat mahasiswa Papua aksi, tidak kaget lagi, karena telah tahu, apa yang melatarbelakangi mahasiswa sehingga harus menuntut Papua Harus Merdeka.

Akhirnya, setelah ada ketegangan dan pembicaraan yang alot dengan Polisi, AMP diizinkan menonton video yang telah disiapkan.

Berkaitan dengan tindakan polisi ini, salah satu anggota AMP mengatakan,seperti itu tidak harus terjadi di negara demokrasi.

"Seperti ini (Pelarangan) mestinya tidak boleh terjadi. Apalagi ini negara demokrasi. Itu juga kalau Polisi hayati demokrasi itu, karena kalau polisi Papua semua tidak paham demokrasi," katanya.

Ribuan yang Hadir, Acara Ramai

Ternyata, ribuan mahasiswa Papua hadir. Kemacetan terjadi. Malioboro macet total. Bukan hanya mahasiswa Papua, mahasiswa luar Papua di Yogya, warga Yogya, Intel, Polisi, dan para penjual pun merapat.

Praktis, hanya tersisa sedikit ruang kosong di tengah. Ribuan masa membentuk lingkaran tanpa diperintah. Di depan ada infokus milik AMP, dan tulisan besar: "Negara Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua."

Acara dimulai dengan mengheningkan cipta, untuk mengenang jasa para pahlawan penegak berkibar terusnya Sang Bintang Kejora yang dibunuh TNI, dan untuk menghormati mereka, para pejuang Papua Merdeka saat ini, yang tetap gigih berjuang, walau itu menuntut konsekwensi teramat mahal: pemukulan, penyiksaan, penjara, bahkan sampai kematian.

Semua kepala tertunduk. Instrumen lagu kebangsaan Negara Papua; 'Hai Tanahku Papua' mengiringi. Beberapa mahasiswa terlihat mengusap air mata.

Setelah kata-kata pembukaan, acara berlanjut pada waktu untuk Orasi dan penampilan tarian pembuka. Sebanyak 3 mahasiswa perwakilan AMP berorasi, mengajak semua lapisan masyarakat di Malioboro untuk melihat sekelumit derita Papua dan pelanggaran HAM melalui video.

Video Diputar, Banyak Pengunjung Menangis dan Berteriak

Video itu berdurasi 30-an menit. Isinya adalah tentang realita pelanggaran HAM di Papua. Tayangan dimulai dengan bendera Sang Bintang Kejora yang berkibar gagah di tengah rimba Papua.

Kemudian, terlihat anggota TNI memukul warga di Papua, menyiksa dengan menembak hingga tali perutnya keluar semua, membakar jenggot dan membakar mata dengan api rokok, semua ditampilkan.

Juga, bagaimana TNI menyiksa warga di Papua dengan membakar kemaluan dengan besi panas, juga ditampilkan. Penganiayaan, dan mayat-mayat orang Papua yang dibunuh TNI juga ditampilkan.

Pengunjung berteriak histeris melihat video ini. Ada yang tak henti-hentinya menggeleng-geleng kepala. Ada beberapa mahasiswa Papua yang menangis histeris. Selebihnya terlihat mengusap mata mereka.

Semua mengutuk tindakan biadab negara ini terhadap orang Papua, melalui militer Indonesia di tanah Papua.

"Kita tahu bahwa Papua tertutup dari akses wartawan asing. Lokal pun dipersulit. Video ini hanya gambaran kecil dari pelanggaran HAM, bagaimana orang Papua dianggap tidak lebih dari binatang, yang sempat diabadikan. Ada yang lebih mengerikan, yang sampai kini belum diabadikan. Hanya alam dan Tuhan yang tahu, betapa kejinya tindakan Militer Indonesia," kata Abbi, anggota AMP.

Solidaritas dari Sanggar Tari dan Illalang Zaman

AMP tidak hadir sendiri. Sanggar Tari gabungan, yakni dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste juga hadir, meramaikan peringatan kematian bapak bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay.

Beberapa tarian yang ditampilkan adalah, Tari Lilin dari Timor Leste, Tari dari Atambua, Tari dari Ambon, dan tari Pangkur Sagu dari Tanah Papua.

Sementara grup musik Illalang Zaman tampil menutup seluruh rangkaian kegiatan dengan ajakan: "Papua, jangan diam, tetap lawan. Jangan diam Papua."

Lagu "Jangan Diam Papua" pun ditampilkan. Ribuan pengunjung juga ikut bernyanyi.

"Saya terharu. Ternyata ada grup dari luar Papua, malah menyanyi mengajak seperti ini. Luar biasa," kata seorang mahasiswa Papua terharu.

Akhirnya, pukul 11.20 WIB, acara diakhiri dengan doa. Selanjutnya, waktu dan tempat diberikan kepada Grup Tari Gabungan, dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste tadi untuk menghibur pengunjung. (MS/Topilus B. Tebai)

Beberapa foto dari kegiatan ini, silahkan lihat di sini.

AMP Putar Video Pelanggaran HAM Papua di Malioboro:

AMP Putar Video Pelanggaran HAM Papua di Malioboro: 

 

Baliho tuntutan AMP: Negara harus bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua. Foto: Ist. 

 

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, malam ini, Sabtu (9/11/13) menggelar Nonton Bareng, dan Mimbar Bebas untuk Tarian dan Orasi di Titik Nol Km, Malioboro, Yogyakarta, tempat teramai dikunjungi kawula muda dan warga Yogyakarta di malam Minggu.
 

Acara ini dihadirkan AMP untuk memperingati Hari Kematian Demokrasi, Hari kematian Ondofolo Theys Hiyo Eluay, yang dibunuh Kopassus RI pada 11 November 2001, dini hari.

Setelah matahari bersembunyi dan malam merajai jagad, seluruh mahasiswa, pelajar dan masyarakat Papua di Yogyakarta, dikoordinir AMP bergerak menuju Malioboro. Pukul 18.00 WIB, AMP telah siap memulai acara, tetapi ditentang beberapa Polisi Indonesia

Polisi Larang Putar

Menurut Polisi, putar video pelanggaran HAM di Papua dan nonton bersama akan mengganggu suasana, keamanan, dan kurang baik bagi khalayak umum, karena video yang akan diputarkan berbau politik.

Namun AMP mengatakan, video itu tidak berbau politik. Itu resmi pelanggaran HAM di Tanah Papua, dan itu adalah realita yang ada.

AMP ingin seluruh warga Yogyakarta tahu, seperti apa kondisi Papua. Sehingga, kata Alfrid, salah satu anggota AMP, warga Jogja, bila setiap kali melihat mahasiswa Papua aksi, tidak kaget lagi, karena telah tahu, apa yang melatarbelakangi mahasiswa sehingga harus menuntut Papua Harus Merdeka.

Akhirnya, setelah ada ketegangan dan pembicaraan yang alot dengan Polisi, AMP diizinkan menonton video yang telah disiapkan.

Berkaitan dengan tindakan polisi ini, salah satu anggota AMP mengatakan,seperti itu tidak harus terjadi di negara demokrasi.

"Seperti ini (Pelarangan) mestinya tidak boleh terjadi. Apalagi ini negara demokrasi. Itu juga kalau Polisi hayati demokrasi itu, karena kalau polisi Papua semua tidak paham demokrasi," katanya.

Ribuan yang Hadir, Acara Ramai

Ternyata, ribuan mahasiswa Papua hadir. Kemacetan terjadi. Malioboro macet total. Bukan hanya mahasiswa Papua, mahasiswa luar Papua di Yogya, warga Yogya, Intel, Polisi, dan para penjual pun merapat.

Praktis, hanya tersisa sedikit ruang kosong di tengah. Ribuan masa membentuk lingkaran tanpa diperintah. Di depan ada infokus milik AMP, dan tulisan besar: "Negara Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua."

Acara dimulai dengan mengheningkan cipta, untuk mengenang jasa para pahlawan penegak berkibar terusnya Sang Bintang Kejora yang dibunuh TNI, dan untuk menghormati mereka, para pejuang Papua Merdeka saat ini, yang tetap gigih berjuang, walau itu menuntut konsekwensi teramat mahal: pemukulan, penyiksaan, penjara, bahkan sampai kematian.

Semua kepala tertunduk. Instrumen lagu kebangsaan Negara Papua; 'Hai Tanahku Papua' mengiringi. Beberapa mahasiswa terlihat mengusap air mata.

Setelah kata-kata pembukaan, acara berlanjut pada waktu untuk Orasi dan penampilan tarian pembuka. Sebanyak 3 mahasiswa perwakilan AMP berorasi, mengajak semua lapisan masyarakat di Malioboro untuk melihat sekelumit derita Papua dan pelanggaran HAM melalui video.

Video Diputar, Banyak Pengunjung Menangis dan Berteriak

Video itu berdurasi 30-an menit. Isinya adalah tentang realita pelanggaran HAM di Papua. Tayangan dimulai dengan bendera Sang Bintang Kejora yang berkibar gagah di tengah rimba Papua.

Kemudian, terlihat anggota TNI memukul warga di Papua, menyiksa dengan menembak hingga tali perutnya keluar semua, membakar jenggot dan membakar mata dengan api rokok, semua ditampilkan.

Juga, bagaimana TNI menyiksa warga di Papua dengan membakar kemaluan dengan besi panas, juga ditampilkan. Penganiayaan, dan mayat-mayat orang Papua yang dibunuh TNI juga ditampilkan.

Pengunjung berteriak histeris melihat video ini. Ada yang tak henti-hentinya menggeleng-geleng kepala. Ada beberapa mahasiswa Papua yang menangis histeris. Selebihnya terlihat mengusap mata mereka.

Semua mengutuk tindakan biadab negara ini terhadap orang Papua, melalui militer Indonesia di tanah Papua.

"Kita tahu bahwa Papua tertutup dari akses wartawan asing. Lokal pun dipersulit. Video ini hanya gambaran kecil dari pelanggaran HAM, bagaimana orang Papua dianggap tidak lebih dari binatang, yang sempat diabadikan. Ada yang lebih mengerikan, yang sampai kini belum diabadikan. Hanya alam dan Tuhan yang tahu, betapa kejinya tindakan Militer Indonesia," kata Abbi, anggota AMP.

Solidaritas dari Sanggar Tari dan Illalang Zaman

AMP tidak hadir sendiri. Sanggar Tari gabungan, yakni dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste juga hadir, meramaikan peringatan kematian bapak bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay.

Beberapa tarian yang ditampilkan adalah, Tari Lilin dari Timor Leste, Tari dari Atambua, Tari dari Ambon, dan tari Pangkur Sagu dari Tanah Papua.

Sementara grup musik Illalang Zaman tampil menutup seluruh rangkaian kegiatan dengan ajakan: "Papua, jangan diam, tetap lawan. Jangan diam Papua."

Lagu "Jangan Diam Papua" pun ditampilkan. Ribuan pengunjung juga ikut bernyanyi.

"Saya terharu. Ternyata ada grup dari luar Papua, malah menyanyi mengajak seperti ini. Luar biasa," kata seorang mahasiswa Papua terharu.

Akhirnya, pukul 11.20 WIB, acara diakhiri dengan doa. Selanjutnya, waktu dan tempat diberikan kepada Grup Tari Gabungan, dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste tadi untuk menghibur pengunjung. (MS/Topilus B. Tebai)

Beberapa foto dari kegiatan ini, silahkan lihat di sini.

Goliath Tabuni: Set to Bury The Hatchet and Bury The Weapon

Goliath Tabuni: Set to Bury The Hatchet and Bury The Weapon

The rage of TPN OPM militia in Tingginambut Puncak Jaya Papua through the shooting that cost a serious wound or maybe death of civilian and armed forces of Indonesia soon would gone from the news we read daily. The Highest Leader of TPN OPM Force General Goliath Tabuni said that he will bury all of his weapon and ready to set a dialog beside the government to accelerate the welfare of Papuan in peace.

Goliath on a phone call said to the new Governor of Papua Lukas Enembe that he would spare a time to meet the new governor and asking about topics they might discuss about. Goliath also congratulate Lukas as the new leader of Papua. Goliath said that they wouldn’t do anything bad as Lukas success in the last election, if the new government build his village.

Lukas also said thar he will open a new relation with Papua separatists group TPN OPM, with a constructive reconciliation with them. “As the new governor I am ready to negotiate and ready to set a new constructive patterns, through a welfare approach” said Lukas in the Governor Building not a long time ago.

The statement of Goliath Tabuni not just a good news for all Papuans, because Papuan always wanting peace. The statement is also an entry point for Papuan to gain more optimism, to built a brand new Papua without lies to be separated from Indonesia. All the free West Papua campaign after all this time, that led Papuan to join a pointless violence activism, with so many cost, turns to be what they should be. a 100% Papuan, and a 100% Indonesian.

Provokasi Aktivis Papua Melalui Pelayaran Kapal Freedom Flotilla

Provokasi Aktivis Papua Melalui Pelayaran Kapal Freedom Flotilla

Pelayaran kapal “Freedom Flotilla” dari Australia menuju Papua Barat dengan mengikutsertakan Yacob Rumbiak (aktivis Papua merdeka), serta membawa kurang lebih 30 orang NGO, aktivis HAM, dan jurnalis dari Australia yang dilator belakangi untuk menyatukan budaya dan sejarah ras Melanesia di Asia Pasifik serta melakukan kerjasama demi mendukung kemerdekaan berekspresi bangsa Melanesia, namun Pemerintah Indonesia sebaiknya memastikan berita tersebut dan tidak percaya begitu saja.

  

Kewaspadaan dan sikap tegas Pemerintah Indonesia sangat diperlukan mengingat track record para aktivis yang berada di Freedom Flotilla sebagian besar merupakan warga negara Australia pendukung separatisme di Papua dan para pelarian OPM seperti Amos Wainggai maupun Jacob Rumbiak yang saat ini mendapat suaka politik di Australia. Tujuan mereka ke Papua tanpa jalur keimigrasian dan diplomatik yang resmi tentu wajar apabila kemudian muncul kecurigaan ada hidden agenda dibalik kegiatan tersebut.

Masyarakat Indonesia pada umumnya merespon dengan baik apabila Kedatangan kapal Freedom Flotilla bertujuan sebagai misi damai dan kunjungan sosial budaya, namun jika para aktivis Freedom Flotilla meletakkan Papua dalam perspektif separatisme yang dibumbui oleh isu pelanggaran HAM dan kekerasan apalagi mendukung perjuangan Papua merdeka lepas dari NKRI tentu rakyat Indonesia akan menentang karena Papua sudah sah menjadi bagian integral NKRI.

Internasionalisasi isu HAM maupun kekerasan merupakan strategi Jacob Rumbiak cs untuk mendapat legitimasi internasional atas klaim sepihak yang seolah-olah mewakili mayoritas masyarakat Papua dan karenanya dapat mengambil keuntungan politik dari situasi tersebut.

Mereka harus memahami bahwa Papua telah mengalami perkembangan kemajuan yang pesat dan jauh berbeda dengan apa yang mereka isukan. Secara de jure, Papua merupakan wilayah integral Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada hasil penentuan pendapat rakyat/Pepera tahun 1969 yang menyatakan bahwa masyarakat Papua bergabung dengan NKRI, dan diratifikasinya Resolusi PPB No. 2504 yang ditetapkan Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969.

Secara de facto, Papua telah mencapai kemajuan penting seperti peningkatan anggaran pembangunan, peran putra daerah dalam pemerintahan lokal, infrastruktur dan pelayanan publik, yang perlu dukungan berbagai pihak pasca pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001. Otsus sebagai langkah afirmasi merupakan apa yang disebut oleh Van Houtten (2001) sebagai Asymmetrical Decentralization, dimaksudkan untuk mengatasi konflik dan meningkatkan pembangunan sesuai dengan aspirasi lokal.

Berlakunya Otsus maka masyarakat Papua memiliki peranan yang lebih besar untuk memajukan daerah sesuai dengan aspirasinya. Sehingga persoalan Papua perlu diletakkan dalam kerangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Otsus sehingga berdampak pada peningkatan dan pemerataan pembangunan. Sehingga berbagai isu yang justru menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua seperti isu kedatangan Kapal Freedom Frotila tidak mendapat respon oleh masyarakat Papua.

Dunia Internasional Akui Papua Wilayah Indonesia

Dunia Internasional Akui Papua Wilayah Indonesia

Isu yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa hampir sebagian besar negara-negara di dunia mendukung perjuangan Papua merdeka, ternyata hanya sebatas retorika. Perjuangan Papua merdeka, hanya didukung beberapa tokoh pilitik satu negara saja, yakni tokoh politik Vanuatu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Otoritas Adat Sentani, Frans Albert Joku, beberapa waktu lalu kepada wartawan di Jayapura. Ia mengatakan, dari sekian ratus negara republik atau kerajaan yang ada di dunia, yang mendukung Papua merdeka hanya Vanuatu yang baru merdeka pada tahun 1980-an dari jajahan Perancis dan Inggris, itupun bukan dukungan resmi Pemerintah Vanuatu namun hanya beberapa tokoh politik Vanuatu saja.

Karena itu, Joku menyatakan keheranannya karena media dan pemerintah di Indonesia serta masyarakat dan mahasiswa di Papua menerima isu-isu yang selama ini beredar terkait sepak terjang IPWP dan ILWP. Apalagi, media massa ikut pula menggembar–gemborkan hal ini.

Joku yang juga merupakan mantan Tokoh Presidium Dewan Adat Papua (PDP) urusan luar negeri ini menjelaskan secara rinci bahwa International Parlementarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers For West Papua (ILWP) adalah organisasi yang diorganisir oleh LSM-LSM luar negeri yang peduli terhadap masalah Papua. 

“IPWP dan ILWP ini tidak lain hanya sekedar LSM yang bergerak atau gabungan dari kelompok-kelompok perorangan para pemerhati isu yang berkembang di Papua. Mereka terdiri dari pengacara, advokat juga anggota parlemen Inggris dan hanya sekitar dua sampai tiga orang dari Belanda, Belgia dan Uni Eropa,” terangnya.

Papua Bagian Integral NKRI

Satu fakta yang harus diketahui adalah sejak Gubernur Belanda di Batavia, Mercus, 24 Agustus 1828 (100 tahun sebelum sumpah pemuda di Indonesia), atas nama mahkota Belanda sudah mengatakan bahwa Papua itu adalah bagian integral Hindia Belanda atau jajahan Belanda.

“Ini fakta. Jadi jangan melihat sejarah Papua itu sepenggal-sepenggal, tetapi kalau kita melihat asosiasi Papua itu sejak tahun secara resmi 1928 dan ada banyak hal yang terjadi,” tegas Joku.

Joku juga ingin menyampaikan, sepanjang sejarah yang dirinya tahu, yang mengklaim Papua dan yang menyatakan keinginan dan hasratnya untuk menjadikan Papua dalam satu unit yang besar yang namanya Indonesia yaitu pemimpin-pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta beserta teman-temannya. Sementara para jenderal Amerika yang melakukan perang di Papua tidak menyatakan itu. Bahkan tidak mendeklarasikan bahwa Papua adalah bagian Amerika Serikat. Begitu juga dengan Jepang yang banyak memusnahkan banyak nyawa, belum pernah menyatakan hal itu. 

Dengan fakta-fakta ini, ia ingin membuat deduksi yang sedikit terpelajar dan pandai dalam menempatkan isu Papua sebenarnya secara kontekstual. “Yang benar itu yang mana dan yang bohong itu yang mana, supaya masyarakat Papua ini tidak terus tertipu, tergiur, dan terjerumus ke dalam suatu pemikiran Papua merdeka,” ujarnya kemudian. Jika pemikiran itu terjadi, lagi menurutnya, secara tidak langsung sudah membuat satu komunitas yang tidak produktif. 

Lebih ditegaskan bahwa Pemerintah Vanuatu mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. “Kehadiran satu, dua warga Papua di Vanuatu tidak serta merta diartikan sebagai pendukung kemerdekaan,” kata Menteri Hassan Wirajuda saat penandatangan MoU kerja sama bilateral dengan Pemerintah Vanuatu.

Pada saat pertemuan setingkat menteri dengan Deputy Prime Minister dan juga sebagai Menteri Luar Negeri Vanuatu Sato Kilman. Menurut Hassan Vanuatu tidak menginginkan kehadiran orang Papua asal RI ke Vanuatu tidak menjadi penghalang hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu. 

“Vanuatu akan melakukan hal yang Vanuatu bisa lakukan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia terkait adanya warga Papua di negaranya,” Kata Hassan Wirajuda mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Vanuatu. Hassan mengatakan tidak ada pertemuan rutin warga Papua di Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua. “Pemerintah sekarang (di Vanuatu) mempunyai komitmen pentingnya menjalin hubungan dengan Indonesia,” katanya. 

Seiring berkembangnya waktu masyarakat Papua sudah memahami bahwa beberapa aksi dan kegiatan yang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua menuju Papua merdeka hanya dilakukan oleh beberapa orang yang menginginkan Papua larut dalam permasalahan dan tidak ingin Papua damai. Namun rakyat Papua semakin dewasa dalam menyikapinya, hal tersebut ditunjukan dengan berkonsentrasi dalam pembangunan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal tersebut di buktikan dengan semakin meningkatnya pembanguan di Papua baik infrastrukturnya maupun kualitas SDM. ”Dunia tetap mendukung Papua sebagai bagian integral Indonesia dan mendukung Papua dalam pembangunan” kata Nicholas Pigome salah satu mahasiswa Papua.

111 Negara dukung kemerdekaan Papua

Merdeka.com - Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu. Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

Kondisi Papua tak pernah aman ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Jenewa, Swiss, bulan lalu.

Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. "Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja," kata Rumbiak.

Berikut penjelasan Rumbiak mengenai persiapan kemerdekaan Papua saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Rabu (20/6):

Bagaimana komentar Anda soal penembakan di Papua?

Jangan alihkan isu Papua dengan penembakan misterius. Kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik dan tarik semua personel keamanan dari Papua.

Anda ingin dialog atau merdeka?

Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka. Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja. Lebih baik, Jakarta memberikan pengakuan saja, jadi kami bisa cepat mengurus negara kami sendiri.

Memangnya Papua sudah siap menjadi negara sendiri?

Kami punya kekayaan alam. Kalau Jakarta dan kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami nanti bisa bantu Indonesia.

Sudah bentuk pemerintahan?

Dalam Kongres ketiga di Lapangan Sakeus, Jayapura, 19 Oktober 2011, kita sudah mendeklarasikan Republik Federal Papua. Kongres selama tiga hari sejak 17 Oktober itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat yang sudah meilih Presiden Republik Federal Papua Barat Forkorus Yaboisenbut dan Perdana Menteri Edison Warumi. Deklarasi itu didukung tujuh wilayah adat di Papua.

Siapa saja sudah mendukung Papua buat merdeka?

Dari dokumen pemerintah Indonesia, ada 14 negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua. Dokumen di luar negeri yang kami ketahui, ada 97 negara mendesak pengiriman misi PBB di Papua. Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang. Negara-negara Amerika Latin, seperti Cile dan Meksiko, juga sudah menyatakan dukungan. Total ada 111 negara. Negara-negara ini pula yang kami harap dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Memangnya, pihak Anda sudah mengirim surat permohonan?

Surat itu sudah kami kirim tahun lalu.

Apalagi persiapan untuk merdeka?

Akhir tahun ini, kami akan membuka mission desk di PBB buat memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua.

Minta pengakuan kemerdekaan dari Jakarta tidak mungkin, jadi kapan kira-kira diakui oleh PBB sebagai negara?

Paling lambat dua tahun lagi. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat dari itu kalau Jakarta mau memberi pengakuan segera.

Jadi Anda bakal memanfaatkan momentum pemilu di Indonesia?

Kami berharap kandidat atau presiden baru Indonesia pada 2014 siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat.

Kalau sudah merdeka, Anda bakal menuntut pejabat Indonesia ke mahkamah internasional?

Kami tidak akan menuntut para jenderal karena mereka cuma melaksanakan perintah. Yang akan kami tuntut pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh.

Mulai dari pemerintahan siapa?

Mohamad Yamin.

Biodata

Nama : Jacob Rumbiak

Tempat/Tanggal Lahir : Ayamaru (Sorong), 11 Maret 1955 (di paspor tertulis 1958)

Agama : Protestan (lebih senang disebut pengikut Yesus)

Alamat : Melbourne, Negara Bagian Victoria, Australia

Hobi: Menyanyi dan bermusik

Status : Menikah dengan perempuan keturunan Irlandia dan memiliki tiga putra

Pendidikan

Sarjana Matematika, lulusan dari IKIP Bandung

Pernah kuliah di jurusan Fisika ITB

Jabatan

Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat (Agustus 2004 - Oktober 2011)

Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat (Oktober 2011 - sekarang)

[fas]