Papua Masuk NKRI Melalui Kekuatan Diplomasi Bukan Aneksasi
Berdasarkan New York Agreement yang diserahkan kepada Indonesia 1
Mei 1963, melalui kekuatan diplomasi internasional yang menjadikan
Papua kembali pada wilayah NKRI, bukan melalui proses aneksasi.
Untuk itulah pemerintah diharap memberikan ruang kepada Papua yang
merupakan bagian wilayah NKRI guna berjuang bersama dengan provinsi lain
yang berada di luar Papua.
Frans Albert Joku, tokoh sejarah Papua, mengatakan, Papua bukan
dianeksasi, bukan berintegrasi dan diintegrasikan atau digabungkan
dengan NKRI, karena berintegrasi atau bergabung adalah proses masuk
dari luar ke dalam Indonesia.
Lanjut Frans, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan
azas uti prossidentis juris, Papua adalah bagian dari Indonesia namun
ditahan oleh Belanda untuk sementara waktu dan diserahkan kepada
Indonesia melalui proses Pepera. Jadi yang tepat, Indonesia merebut
kembali Papua/Irian melalui jalan diplomasi. “Karena itu istilah yang
tepat adalah Papua/Irian ‘diperoleh kembali’ atau ‘masuk kembali’ Papua
ke NKRI, bukan diintegrasikan,” tegasnya.
Bila dicermati, konsekuensi logis dari azas uti possidetis (batas
wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas
wilayah sebelum negara tersebut merdeka) dalam hukum internasional,
jelas Yoku, yang telah diakui dan dipraktekkan oleh berbagai negara,
maka Papua merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Republik
Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945.
Dimana pada masa kolonial Belanda, Papua Barat merupakan bagian dari
wilayah Hindia Belanda di bawah administrasi Gubernur Jenderal Hindia
Belanda di Batavia. Karena itu sebagaimana pulau-pulau lain di
Nusantara, menurut asaz uti possidetis juris tersebut, seharusnya
Papua Barat otomatis beralih status menjadi bagian wilayah Republik
Indonesia sejak saat Proklamasi 17 Agustus 1945.
Sejarah membuktikan bahwa Papua memang sudah di bawah NKRI sejak
kemerdekaan 17 Agustus maka dengan adanya 1 Mei 1963 merupakan langkah
strategis berdasar Perjanjian New York yang memperkuat kembalinya Papua
ke pangkuan ibu pertiwi. “Hanya orang-orang tertentu saja yang belum
bisa menerima ini semua ini dikarenakan tidak mengetahui sejarah
sesungguhnya dan saran saya bangsa Indonesia harus banyak memberikan
suatu bentuk-bentuk yang bisa diterima semua warga Papua,” tuturnya.
Untuk itulah, menjelang hari bersejarah tepatnya, 1 Mei setiap tahun,
sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Papua dengan munculnya kembali
semangat kebangsaan. Sebuah semangat yang tumbuh dan lama berkembang
bahkan sebelum lahirnya Proklamasi 17 Agustus Republik Indonesia.
Ia mengemukakan, terdapat beberapa catatat sebagai refleksi dinamika
yang tumbuh dan berkembang di Tanah Papua, hadirnya para nasionalis
Indonesia di Tanah Papua telah muncul sebelum Proklamasi seperti
contoh, Nikolas Jouwe, Corenus Cray, Silas Papare. Yang masing-masing
telah mendirikan Komisi Indonesia Merdeka (KIM). Sementara Marthen
Indey dan JA Dimara juga tercatat sebagai penggerak perjuangan
Indonesia di Tanah Papua.
Sesungguhnya, perjuangan warga Papua makin bergelora sejak
dikumandangkan Proklamasi 17 Agustus 1945 namun saat itu masih sangat
terbatas karena beberapa tekanan dan larangan yang ketat dari
kolonial Belanda yang masih belum meninggalkan Tanah Papua sampai pada 1
Mei 1963.
Lanjut Joku, nilai politik dan nilai sejarah dalam perjalanan 50 tahun
kembalinya Papua ke pangkuan Republik Indonesia, memang relatif dinamis
tergantung datri sudut pandang masing-masing. Namun yang tak
terbantahkan adalah memang banyak kemajuan yang dicapai Provinsi Papua
sekarang ini.
Walaupun kita tak bisa menutup mata atas fakta bahwa dalan waktu 50
tahun ini, belum semua orang Papua bisa merasakan kemajuan. Inilah
pekerjaan rumah yang harus di selesaikan bersama. “Ditanya kenapa
belum tercapai berarti ada hal-hal yang belum bisa diwujudkan oleh
pemerintah pusat kepada Papua baik dilihat dari nilai sejarah, nilai
kemanusiaan, maupun nilai-nilai pembangunan yang lain,” tukasnya.