Rinto Kogoya : Papua Bangkit Lawan Korupsi Demi Pembangunan di Papua
Situasi Papua dewasa ini yang diperhadapkan dengan berbagai
persoalan dalam berbagai segi kehidupan baik dari aspek ekonomi politik
maupun sosial dan kebudayaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan
kehidupan Rakyat Papua.
Konflikdi Papua tidak hanya terjadi antarsuku, tetapu juga konfli
vertikal antara pihak keamanan dengan masyarakat. Kesejahteraan terhadap
masyarakat Papua juga masih jauh dari harapan. Keberadaan PT Freeport
Indonesia yang melakukan eksplorasi dan eksplotasi di Tembagapura, Papua
pun tidak lantas membuat masyarakat Papua beranjak dari
ketertinggalannya. Para pengamat Papua pun mengimbau kepada pemerintah
pusat agar mengedepankan pendekatan pembangunan untuk Papua.
Yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana pendekatan untuk
membangun Papua jangan melalui pendekatan politik, tapi dengan
pendekatan pembangunan. Pertanyaannya adalah tiga hal mengenai kondisi
Papua saat ini yaitu kenapa di tengah-tengah pembangunan, ada konflik
terus di Papua, lalu mengapa banyaknya dana yang digelontorkan untuk
Papua akan tetapi masyarakat Papua masih miskin dan mengapa kerusuhan
terus terjadi di Papua.
Dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah sangat
besar dan harus diakui membuat iri bagi provinsi lain. Hal tersebut
disebabkan dana otonomi khusus (Otsus) yang digelontorkan setiap lima
tahun dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 30 triliun. Namun kemana
dana-dana tersebut yang hilang tanpa jejak di bumi Papua. Kami merasa
dibodohi oleh elit-elit Papua yang ‘memakan’ uang masyarakat Papua
dengan korupsinya. Hal itu yang harus kita perjuangkan ‘Merdeka’ dari
korupsi Papua.
Jika dana tersebut diberikan di Jawa, pasti banyak yang bisa
dibangun. Namun dana tersebut menjadi belum berarti banyak saat
diberikan kepada Papua. Selain itu pemerintah Pusat telah berbaik hati
dan memiliki perhatian lebih kepada kami rakyat Papua yang
mengalokasikan sebesar 15 persen dari dana nasional untuk dana alokasi
untuk Papua. Ini pun belum termasuk dana tambahan yang jumlahnya
ditetapkan DPR atas usulan dari Gubernur.
Dana ini kan menjadi tidak terbatas karena berdasarkan usulan dari
Gubernur. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga wajib memberikan satu
persen dari hasil usaha pertambangannya kepada Papua yakni antara 58-70
juta Dolar AS.
Mari samua LAWAN KORUPSI di Papua!!!! Demi Papua sejahtera lebih baik.
