Dialog Jakarta-Papua : “Tidak Perlu Lagi !”
Wacana dialog Jakarta-Papua yang diharapkan oleh
masyarakat Papua yang digagas oleh Jaringan Damai Papua atau sering
disingkat JDP hingga saat ini tidak pernah terwujud. Banyak hal yang
hingga saat ini menghambat dilaksanakannya dialog Jakarta-Papua, selain
Papua masih bagian integral NKRI, sang inisiator dan koordinator JDP
Muridan S.W yang juga merupakan pengamat dari LIPI disalah satu forum
diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Papua hingga
saat ini belum siap jika memang akan dilakukan dialog, karena hingga
saat ini Papua tidak mempunyai seorang tokoh pemimpin yang disegani oleh
seluruh lapisan masyarakat dari Sorong sampai Merauke.
Dalam perkembangannya berbeda dengan pemikiran sang
pengamat dari LIPI, seorang tokoh asli Papua Lukas Enembe justru menolak
dilaksanakannya dialog Jakarta-Papua. Tepatnya pada tanggal 18 April
2013 di Jayapura, Gubernur Papua yang baru Lukas Enembe mengatakan,
Tuntutan dialog Jakarta-Papua yang diingi-nkan rakyat Papua terhadap
pe¬merintah pusat saat ini sudah tidak diperlukan lagi, namun yang
terpenting, bagaimana pemerintah pusat dapat memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat Papua. “Istilah dialog untuk membangun komunikasi
dengan Pemerintah Pusat sepertinya tidak cocok. Oleh karena itu,
diperlukan penyebutan lain, seperti duduk bersama atau bicara di
para-para” tegasnya.
Salah satu bukti Papua akan aman dan damai dalam
pembangunan tanpa bayang-bayang kekrasan yang dilakukan oleh TPN OPM,
pihak Goliat Tabuni sebagai Panglima TPN OPM telah meneleponnya dan
mengatakan bahwa Goliat dan pasukannya akan ikut mendukung dirinya
membangun masyarakat Papua. Atas keinginan TPN-OPM yang ingin kembali ke
masyarakat, sebagai gubernur dirinya akan memfasilitasi mereka untuk
usaha, agar mereka bisa hidup layak seperti masyarakat umum.
Sementara, Ketua Komisi A Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan Prov. Papua, Ruben Magai mengatakan, tetap kukuh agar ‘dialog
Jakarta-Papua’ karena telah disusun dalam draft dan persoalannya telah
dibahas. Saat ini, tinggal bagaimana pemerintah pusat merespon tentang
dialog Papua-Jakarta tersebut. Apabila draft atau tema yang ditawarkan
JDP dapat disandingkan dengan konsep dan pikiran pemerintah pusat, baru
dapat dilakukan dialog.
Namun sebagai anak bangsa, pernyataan Lukas Enembe
sebagai pemimpin Rakyat Papua yang dipilih secara demokrasi harus tetap
dihormati. Papua sebenarnya belum siap kalau memang dilakukan dialog
seperti pernyataan pengapat LIPI. Jika menilik pernyataan pengamat LIPI
tersebut, beberapa tokoh masyarakat yakin bahwa apa yang disampaikan
oleh pemimpin baru masyarakat Papua Lukas Enembe sangat tepat bagi
kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Papua. Duduk bersama dan
berbicara di para-para adat lebih tepat dan bernuansa damai dibandingkan
dialog Jakarta-Papua. Jadi tidak perlu lagi dialog Jakarta-Papua yang
dipastikan akan merugikan waktu, tenaga serta pikiran rakyat Papua
seperti yang disampaikan Gubernur Papua. Duduk bersama dan berbicara di
para-para adat akan lebih damai dan bermartabat.
