Papua : Jangan mudah dibohongi !
Masyarakat Papua kembali dibuat bingung oleh
beberapa orang yang mengaku sebagai pejuang rakyat Papua. Berbagai
agenda terus menghantui dan membuat resah masyarakat Papua, dari mulai
meminta dukungan aksi hingga meminta dukungan dana sebagai bentuk turut
serta memperjuangkan Papua merdeka.
Engelbert Ch. W. Surabut, SE, M. Si., dan Elly Sirwa,
yang mengklaim dirinya sebagai ketua dan sekretaris panitia Hut ke – II
Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 s.d
19 Oktober 2013, mengeluarkan surat tertanggal 30 September 2013, dalam
meminta sumbangan dana. Besarnya pungutan sumbangan sukarela yang
dipungut ke masyarakat Papua sebesar Rp. 5.000 s.d Rp. 50.000 per orang.
Dalam surat edarannya, pemungutan sumbangan dilakukan
dengan alasan karena panitia merasa sangat kekurangan dalam hal
finansial, sehingga guna melancarkan dan meringankan kerja-kerja atau
menyukseskan kegiatan Hut ke – II Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua
Barat, maka panitia sangat membutuhkan pembiayaan.
Rencana tersebut kemudian diperjelas Markus Haluk
(Sekretaris Nasional NFRPB) terkait penyerahan surat terbuka dari
Forkorus Yoboisembut, S. Pd., yang menyebut dirinya sebagai Presiden
Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), perihal ucapan terimakasih
kepada The Right Honourable Moana Carcasses Kalosi Prime Minister Of The
Republic of Vanuatu in Port Villa, Vanuatu dalam rangka sidang umum PBB
tahun 2013 sesi debat umum ke 68 pada 28 September 2013 di markas besar
PBB New York Amerika Serikat, tegas Markus Haluk dalam jumpa pers di
Jayapura (2/10).
Namun disisi lain, dengan melakukan hal yang sama ada
seruan aksi demo damai Komite Nasional Papua Barat pada 16 Oktober
2013, untuk menghimpun dana dalam rangka mendukung perayaan Hari Jadinya
Internasional Parliamentarians for West Papua (IPWP/ILWP) tanggal 15
Oktober 2008 sebagai perkumpulan Parlemen-parlemen Papua Barat dengan
melakukan aksi demo damai di seluruh tanah Papua dari Sorong sampai
Merauke.
Aksi-aksi kelompok ini mengundang kecurigaan karena
sangat bertentangan dengan seruan moral Pastor Amandus Rahadat (Pastor
Plebanus Gereja Katedral Timika) kepada seluruh umat Katolik di wilayah
Mimika, bersamaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 10
Oktober di Mimika, menghimbau masyarakat “agar menggunakan hati nurani
untuk menggunakan hak pilihnya terhadap pilihan pemimpin yang bersih,
mempunyai ahlak moral yang pantas dicontoh, tidak pembohong, gelar
akademis yang dapat dibuktikan dan tidak menggunakan uang rakyat untuk
memperkaya diri”, tegas Pastor Amandus Rahadat di Timika (7/10).
Hal senada dari seorang Mahasiswa Fakultas Hukum
Internasional dari Universitas terkemuka di Jayapura, menanggapi
seruan-seruan NFRPB dan KNPB, sebagai perilaku yang tidak pantas
dicontoh dengan memperjual-belikan rakyat sendiri melalui berita-berita
kebohongan. Membebani rakyat meminta-minta dana dengan
kebohongan-kebohongan mereka, tegas Ruben sebutan Mahasiswa tersebut di
Jayapura (10/10).
Dia menambahkan, kegaiatan NFRPB dan KNPB adalah
mimpi disiang bolong karena tidak satupun dapat dibuktikan. Kita lihat
saja isu konvoi Kapal Fredom Frotila, sampai hari ini tidak ada
wujudnya. Bahkan begitu memilukan seperti yang dialami masyarakat
Merauke, kapal “KM Kalimutu” diberitakan sebagai Kapal Frotila, membuat
masyarakat sangat kecewa karena merasa dibohongi. Demikian juga, berita
mengenai Pembukaan Kantor Perwakilan OPM di London dan Belanda, dan
sebenarnya adalah tempat kost-kostan mereka tapi disebut-sebut kantor
perwakilan.
Tegasnya Ruben lagi, termasuk pernyataan Perdana
Menteri Vanuatu di Sidang Majelis Umum PBB, yang diberitakan mendukung
kemerdekaan Papua Barat, semakin membuka mata atas kebohongan-kebohongan
yang mereka lakukan, lanjut Ruben. Dubes Jerman untuk PBB, Peter
Wittig, yang memegang rotasi ketua Dewan Keamanan memimpin Sidang Umum
Majelis Umum PBB di New York, menjelaskan bahwa “Fokus pertemuan dengan
agenda membahas konflik Suriah, peran yang muncul dari Liga Arab sebagai
aktor regional yang signifikan dan kontributor untuk resolusi konflik
dan isu-isu Afghanistan, dan konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, dan
bagaimana melindungi anak-anak dalam konflik tersebut”.
Ruben mengingatkan agar masyarakat Papua supaya lebih
hati-hati terhadap berita-berita yang di bawa-bawa oleh
kelompok-kelompok tertentu. “Jangan mudah dibohongi dan lebih baik kita
sama-sama bergandengan tangan untuk membangun Papua yang damai dan
sejahtera, yang sudah di depan mata. Daripada kita ikut-ikutan terhadap
kegiatan yang tidak jelas, yang malah menjeremuskan kita”, imbuh Ruben.
