Dialog Jakarta-Papua : “Tidak Perlu Lagi !”

Dialog Jakarta-Papua : “Tidak Perlu Lagi !”

Wacana dialog Jakarta-Papua yang diharapkan oleh masyarakat Papua yang digagas oleh Jaringan Damai Papua atau sering disingkat JDP hingga saat ini tidak pernah terwujud. Banyak hal yang hingga saat ini menghambat dilaksanakannya dialog Jakarta-Papua, selain Papua masih bagian integral NKRI, sang inisiator dan koordinator JDP Muridan S.W yang juga merupakan pengamat dari LIPI disalah satu forum diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Papua hingga saat ini belum siap jika memang akan dilakukan dialog, karena hingga saat ini Papua tidak mempunyai seorang tokoh pemimpin yang disegani oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sorong sampai Merauke.

Dalam perkembangannya berbeda dengan pemikiran sang pengamat dari LIPI, seorang tokoh asli Papua Lukas Enembe justru menolak dilaksanakannya dialog Jakarta-Papua. Tepatnya pada tanggal 18 April 2013 di Jayapura, Gubernur Papua yang baru Lukas Enembe mengatakan, Tuntutan dialog Jakarta-Papua yang diingi-nkan rakyat Papua terhadap pe¬merintah pusat saat ini sudah tidak diperlukan lagi, namun yang terpenting, bagaimana pemerintah pusat dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. “Istilah dialog untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat sepertinya tidak cocok. Oleh karena itu, diperlukan penyebutan lain, seperti duduk bersama atau bicara di para-para” tegasnya.

Salah satu bukti Papua akan aman dan damai dalam pembangunan tanpa bayang-bayang kekrasan yang dilakukan oleh TPN OPM, pihak Goliat Tabuni sebagai Panglima TPN OPM telah meneleponnya dan mengatakan bahwa Goliat dan pasukannya akan ikut mendukung dirinya membangun masyarakat Papua. Atas keinginan TPN-OPM yang ingin kembali ke masyarakat, sebagai gubernur dirinya akan memfasilitasi mereka untuk usaha, agar mereka bisa hidup layak seperti masyarakat umum.

Sementara, Ketua Komisi A Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prov. Papua, Ruben Magai mengatakan, tetap kukuh agar ‘dialog Jakarta-Papua’ karena telah disusun dalam draft dan persoalannya telah dibahas. Saat ini, tinggal bagaimana pemerintah pusat merespon tentang dialog Papua-Jakarta tersebut. Apabila draft atau tema yang ditawarkan JDP dapat disandingkan dengan konsep dan pikiran pemerintah pusat, baru dapat dilakukan dialog.

Namun sebagai anak bangsa, pernyataan Lukas Enembe sebagai pemimpin Rakyat Papua yang dipilih secara demokrasi harus tetap dihormati. Papua sebenarnya belum siap kalau memang dilakukan dialog seperti pernyataan pengapat LIPI. Jika menilik pernyataan pengamat LIPI tersebut, beberapa tokoh masyarakat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin baru masyarakat Papua Lukas Enembe sangat tepat bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Papua. Duduk bersama dan berbicara di para-para adat lebih tepat dan bernuansa damai dibandingkan dialog Jakarta-Papua. Jadi tidak perlu lagi dialog Jakarta-Papua yang dipastikan akan merugikan waktu, tenaga serta pikiran rakyat Papua seperti yang disampaikan Gubernur Papua. Duduk bersama dan berbicara di para-para adat akan lebih damai dan bermartabat.