Pemprov Akui Kasus Puncak, Berat
JAYAPURA —Pemerintah Provinsi Papua mengaku belum menemukan solusi atau jalan keluar untuk mendamaikan kedua massa yang terlibat perang saudara atau perang suku di Kabupaten Puncak Papua akibat perebutan keikutsertaan pada Pemilukada sejak Agustus 2011 yang lalu.
Sekretaris Daerah Pemprov Papua drh. Constant Karma ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Selasa (24/1) mengatakan, pihaknya masih membahas bersama dengan Pemerintah Daerah setempat dan unsur Muspida lainnya atas perang suku yang terjadi di sana sejak Agustus tahun lalu.
“Saya harus hati-hati sekali karena saya harus menjawab hati-hati karena masih ada proses-proses yang kami bahas,” tukasnya.
Ditanya pihak Pemprov ada utusan kesana, lanjutnya, jangan saya jawab dulu, tra usah. Ini bukan masalah gampang.
Tolikara rencana Pemilukada tanggal 17 Februari. Kan rumit juga to dulu dan sudah bisa. Mudah-mudahan sampai tanggal 17 Pemilukada jalan. Pemilukada Kabupaten jalan, berarti selesai Tolikara. Kita hadapi Puncak lagi ya,”katanya.
Sebelumnya DPR Papua mengaku akan turun langsung ke Kabupaten Puncak untuk mencari solusi perdamaian, agar perang saudara di sana tak lagi berlanjut.