Duduk Bersama Membangun Papua, Bukan Bialog Jakarta-Papua
Ide dialog Jakarta-Papua yang diharapkan oleh masyarakat Papua yang
digagas oleh Jaringan Damai Papua atau sering disingkat JDP hingga saat
ini tidak pernah terwujud. Banyak hal yang hingga saat ini menghambat
dilaksanakannya dialog Jakarta-Papua, selain Papua masih bagian integral
NKRI, sang inisiator dan koordinator JDP Muridan S.W yang juga
merupakan pengamat dari LIPI disalah satu forum diskusi di Jakarta
beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Papua hingga saat ini belum siap
jika memang akan dilakukan dialog, karena hingga saat ini Papua tidak
mempunyai seorang tokoh pemimpin yang disegani oleh seluruh lapisan
masyarakat dari Sorong sampai Merauke.
Berbeda dengan pemikiran sang pengamat dari LIPI, seorang tokoh asli
Papua Lukas Enembe justru menolak dilaksanakannya dialog Jakarta-Papua.
Tepatnya pada tanggal 18 April 2013 di Jayapura, Gubernur Papua yang
baru Lukas Enembe mengatakan, Tuntutan dialog Jakarta-Papua yang
diingi¬nkan rakyat Papua terhadap pe¬merintah pusat saat ini sudah tidak
diperlukan lagi, namun yang terpenting, bagaimana pemerintah pusat
dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. “Istilah dialog
untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat sepertinya tidak
cocok. Oleh karena itu, diperlukan penyebutan lain, seperti duduk
bersama atau bicara di para-para” tegasnya.
Salah satu bukti Papua akan aman dan damai dalam pembangunan tanpa
bayang-bayang kekrasan yang dilakukan oleh TPN OPM, pihak Goliat Tabuni
sebagai Panglima TPN OPM telah meneleponnya dan mengatakan bahwa Goliat
dan pasukannya akan ikut mendukung dirinya membangun masyarakat Papua.
Atas keinginan TPN-OPM yang ingin kembali ke masyarakat, sebagai
gubernur dirinya akan memfasilitasi mereka untuk usaha, agar mereka bisa
hidup layak seperti masyarakat umum.
Sementara, Ketua Komisi A Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prov.
Papua, Ruben Magai mengatakan, tetap kukuh agar ‘dialog Jakarta-Papua’
karena telah disusun dalam draft dan persoalannya telah dibahas. Saat
ini, tinggal bagaimana pemerintah pusat merespon tentang dialog
Papua-Jakarta tersebut. Apabila draft atau tema yang ditawarkan JDP
dapat disandingkan dengan konsep dan pikiran pemerintah pusat, baru
dapat dilakukan dialog.
Namun sebagai anak bangsa, pernyataan Lukas Enembe sebagai pemimpin
Rakyat Papua yang dipilih secara demokrasi harus tetap dihormati. Papua
sebenarnya belum siap kalau memang dilakukan dialog seperti pernyataan
pengapat LIPI. Jika menilik pernyataan pengamat LIPI tersebut, beberapa
tokoh masyarakat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin baru
masyarakat Papua Lukas Enembe sangat tepat bagi kemajuan dan peningkatan
kesejahteraan Papua. Duduk bersama dan berbicara di para-para adat
lebih tepat dan bernuansa damai dibandingkan dialog Jakarta-Papua. Jadi
tidak perlu lagi dialog Jakarta-Papua yang dipastikan akan merugikan
waktu, tenaga serta pikiran rakyat Papua seperti yang disampaikan
Gubernur Papua. Duduk bersama dan berbicara di para-para adat akan lebih
damai dan bermartabat.
